PURWAKARTA, RAKA – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( DPUTR ) Kabupaten Purwakarta kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai kinerja instansi tersebut belum mampu menerjemahkan visi Bupati terkait pembangunan infrastruktur, meski anggaran yang dikelola terus meningkat.
Agus M. Yasin, Pengamat Kebijakan Publik di Purwakarta, menilai DPUTR kesulitan mengimplementasikan ide-ide besar kepala daerah. Menurutnya, banyak pembangunan yang tidak terintegrasi.
Baca Juga : Gempa Magnitudo 4,9 Terasa Sampai Waduk Jatiluhur
“Contoh paling nyata, pembangunan jalan tanpa disertai penataan drainase. Dampaknya, setiap hujan turun wilayah kita selalu kebanjiran,” ujarnya, Selasa (19/8).
Ia menambahkan, gagasan Bupati dinilai cukup inovatif, namun eksekusinya berjalan lambat. Agus menilai hal itu menandakan adanya persoalan dalam aspek perencanaan, koordinasi, maupun kualitas sumber daya manusia di internal DPUTR.
“Banyak laporan masuk soal jalan yang cepat rusak, drainase tidak berfungsi, hingga proyek yang terkatung-katung. Masyarakat pun mempertanyakan keseriusan dinas ini, apalagi transparansi anggaran masih lemah,” tegasnya.
Tonton Juga : MERRY HOEGENG, KISAH INSPIRATIF ISTRI SETIA
Kondisi infrastruktur yang belum merata jelas dirasakan warga. Jalan berlubang mengganggu mobilitas, drainase buruk menyebabkan genangan, sementara fasilitas umum kurang terawat. Agus pun mendesak adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja DPUTR. “Kalau tidak ada perbaikan, visi Bupati hanya akan jadi retorika,” ucapnya.
Diketahui, pada Perubahan APBD (P-APBD) 2025, DPUTR Purwakarta mendapat tambahan anggaran cukup besar. Dari Rp124,36 miliar, naik menjadi Rp228,38 miliar.
Artinya ada kenaikan sekitar Rp104,02 miliar. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi, disusul peningkatan belanja gedung, peralatan, mesin, hingga aset tetap lainnya.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai lonjakan anggaran itu belum tercermin dalam kualitas pembangunan. Anggota DPRD Purwakarta, Hilmi Sirojul Fuadi, menyoroti hal serupa. Ia mengungkapkan masih banyak proyek yang hasilnya di bawah standar serta minim keterbukaan informasi publik.
“Kami menerima banyak aduan soal kualitas proyek. Transparansi anggaran juga masih jadi persoalan. Apalagi daerah-daerah pinggiran masih minim perhatian, seolah pembangunan hanya fokus di pusat kota,” ungkap Hilmi.
Ia bahkan menyebut ada laporan warga mengenai surveyor yang berulang kali datang, namun perbaikan jalan tak kunjung terlaksana. “Ini membuktikan lemahnya perencanaan. Masyarakat merasa diabaikan,” ungkapnya.
Hilmi berharap kenaikan anggaran tahun ini benar-benar menyasar kebutuhan mendesak. “Kami ingin melihat tambahan dana dialokasikan pada wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan. Jangan sampai slogan jalan mulus rakyat terurus hanya jadi slogan belaka,” katanya.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein alias Om Zein sebelumnya menegaskan komitmennya menuntaskan jalan rusak berat dalam tiga tahun.
Berdasarkan data DPUTR per Mei 2025, dari total panjang jalan kabupaten 776,39 kilometer, sekitar 150 kilometer (19,36%) dalam kondisi rusak berat. Sementara 289,06 kilometer (37,23%) rusak sedang, 30 kilometer (3,86%) rusak ringan, sisanya dalam kondisi baik. (yat)
