KARAWANG, RAKA – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai menjadi momentum penting untuk menguji komitmen lembaga negara terhadap konstitusi sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.
Direktur Nasional Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya Juendi Leksa Utama, meminta seluruh elemen bangsa menyikapi dinamika politik tersebut secara dewasa dan mengedepankan mekanisme hukum. Menurutnya, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun individu.
“Seluruh elemen bangsa perlu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan politik kelompok maupun individu,” katanya, Kamis (12/11).
Ia menilai, pengunduran diri seorang Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur, melainkan menyangkut proses ketatanegaraan yang harus memiliki kepastian hukum.
Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekitar pukul 11.30 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa surat serupa juga telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan ditindaklanjuti oleh MPR.
Perkembangan tersebut berlangsung di tengah dinamika politik di DPR yang sebelumnya mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait jabatan Wakil Presiden.
Juendi menegaskan, proses pengunduran diri tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional. Status hukum dan pemberhentian Wakil Presiden tidak boleh hanya didasarkan pada pemberitaan ataupun pernyataan politik.
“Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi kita. Namun, yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana negara memastikan seluruh prosesnya berjalan berdasarkan konstitusi. Jangan sampai dinamika politik justru menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Ia juga mengingatkan Presiden, MPR, DPR, dan seluruh lembaga terkait agar menjalankan kewenangan sesuai batas konstitusi. Menurutnya, tidak boleh ada institusi yang memaksakan kepentingan politik di luar aturan hukum.
“Negara ini dibangun berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kehendak kekuasaan. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada hukum. Begitu pula lembaga negara, harus memberikan contoh bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan aturan, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan politik sesaat,” tegasnya.
Selain persoalan hukum, Juendi menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan pemerintahan. Perubahan pada posisi Wakil Presiden, kata dia, tidak boleh berdampak terhadap pelayanan publik, program pembangunan, maupun stabilitas nasional.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadi korban dari dinamika politik di tingkat elite. Sebab, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, serta pemberantasan korupsi.
“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Rakyat membutuhkan kepastian ekonomi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik yang baik, pemberantasan korupsi, serta pemerintahan yang bekerja. Karena itu, transisi pada jabatan Wakil Presiden harus diselesaikan secara tertib dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyebut peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem demokrasi Indonesia, terutama menyangkut proses pencalonan, persyaratan pejabat publik, hingga tanggung jawab moral seseorang setelah menerima mandat rakyat.
Menurutnya, jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar hasil kompetisi elektoral, melainkan amanah konstitusional yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.
“Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu. Demokrasi juga harus terlihat dari ketaatan terhadap hukum, integritas pejabat publik, dan kemampuan negara menyelesaikan persoalan tanpa mengorbankan kepentingan rakyat,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Raya mendorong MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Juendi juga meminta agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden dilakukan secara transparan dengan mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan nasional.
Publik, menurutnya, berhak mendapatkan penjelasan mengenai tahapan serta konsekuensi ketatanegaraan dari pengunduran diri tersebut.
“Bagi kami, persoalan utamanya bukan siapa yang mundur dan siapa yang akan menggantikan. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana bangsa ini membangun sistem ketatanegaraan yang kuat, demokrasi yang sehat, serta pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan sampai pergantian figur hanya mengubah orangnya, tetapi tidak memperbaiki sistemnya,”tutupnya. (zal)
