Kepala BKAD Purwakarta
Norman Nugraha
PURWAKARTA, RAKA – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta mengklaim, realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2019 sudah cukup baik. Adapun hingga tutup buku di akhir tahun 2019 kemarin, penyerapannya mencapai 90,92 persen. “Kalau berbicara angka, penyerapan 90,92 persen itu sudah sangat baik. Karena, rata-rata biasanya di bawah 90 persen,” ujar Kepala BKAD Purwakarta, Norman Nugraha.
Norman menjelaskan, besaran APBD Purwakarta tahun 2019 mencapai Rp2,4 triliun. Sedangkan, capaian yang telah terserap, itu di angka Rp2,2 triliun. Walaupun tidak terserap semua, menurut dia, hasilnya cukup baik. “Kalau 100 persen pasti tak mungkin, karena ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap,” jelasnya.
Norman juga mengatakan, dalam pengelolaan APBD ini komposisi anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung memang lebih banyak dibandingkan belanja langsung. Selain itu, belanja tidak langsung itu juga masih lebih banyak dibagi untuk kepentingan masyarakat seperti hibah dan bantuan keuangan. Sedangkan, untuk belanja pegawai dirata-ratakan hanya 40 persen. “Besaran anggaran untuk belanja tidak langsung sekitar Rp1,3 triliun dari total keseluruhan APBD 2019. Adapun belanja tidak langsung itu, meliputi belanja pegawai, belanja bantuan sosial, hibah, dana bagi hasil desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan desa,” ujarnya.
Sedangkan, sambung dia, untuk belanja langsung porsinya lebih dari Rp800 miliar dan digunakan untuk belanja kegiatan pemerintah. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan lainnya. “Untuk belanja langsung, bersumber dari berbagai sektor pendanaan,” tambahnya.
Norman menambahkan, di 2020 ini besaran APBD murni ditetapkan Rp2,3 triliun dengan asumsi belum termasuk Bantuan Provinsi (Banprov). Jika dari informasi yang diterima pihaknya, banprov untuk Purwakarta tahun ini naik dari tahun sebelumnya. “Di 2019 kemarin, besaran banprov kita Rp34 miliar. Tahun ini jadi Rp129 miliar,” pungkasnya. (gan)
