ROB : Kondisi tambak dan sawah yang dilanda rob di pesisir pantai utara Karawang. Warga meminta agar pesisir pantai utara dibangun pemecah ombak agar tidak jadi langganan rob.
CILAMAYA KULON, RAKA – Sering diterjang rob, warga di sekitar pantai Tanjungbaru, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, minta diperhatikan pemerintah. Apalagi, tahun 2020 ini, Pantai Tanjungbaru menjadi titik terparah dampak banjir rob.
Selain mengancam keselamatan penduduk yang dihuni 37 KK dan sedikitnya 200 hektare lahan pertanian, sudah berulang kali gagal tanam akibat tergerus air pasang atau rob.
Mengantisipasi hal itu, agar tidak terjadi lagi, di sela-sela reses anggota DPRD, Rabu (18/11), pemerintah desa dan warga setempat berharap pemerintah bisa memfasilitasi pengadaan sarana pemecah gelombang.
“Selama ini tanggul dibuat swadaya, maka solusi pertama dan prioritas itu adalah sarana pemecah gelombang. Anggarannya memang tidak sedikit, tapi setidaknya bisa difasilitasi baik ke provinsi maupun pusat agar bisa terwujud,” kata staf Desa Pasirjaya, Atim Zulkarnain.
Menurutnya, jika pemecah gelombang bisa direalisasikan, setidaknya ada dua keuntungan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh warga.
Pertama bisa menyelamatkan warga setempat dari terjangan air rob yang jika dibiarkan akan mengakibatkan pengikisan pada bangunan rumah dan warunganya.
Selain itu, juga bisa menyelamatkan lahan pertanian yang jumlahnya lebih dari 200 hektare dari ancaman gagal panen. “Selain menyelamatkan warga, pemecah gelombang juga bisa menyelamatkan lahan pertanian dan tambak,” katanya.
Kades Pasirjaya Abdul Hakim mengatakan, setiap kali ada banjir rob, respon pemerintah memang cepat tanggap. Pihak pemerintah langsung meminta data-data warga terdampak, mulai dari kerusakan hingga korban. Namun, bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan yang dibutuhkan para korban.
Ia menyebut, lahan pertanian yang sudah gagal tanam sekitar 200 hektare tidak langsung diberikan bantuan jenis benih misalnya, kemudian korban terdampak dalam ancaman tak pernah diberi solusi relokasi dan pembiayaannya.
Pihak pemerintah melalui BPBD dan Dinsos, hanya menurunkan bantuan air mineral saja dan sedikit mie instan. “Jadi memang pemecah gelombang ini salah satu harapan yang realistis untuk meredam, minimal bisa mengantisipasi bencana yang terus terjadi setiap tahun,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Karawang H Cita mengaku prihatin atas kurang responnya Pemkab dalam menangani bencana di Tanjungbaru, bukan saja soal rob, pengembangan wisata juga rendah perhatiannya.
Seharusnya, Pemkab mampu mendorong infrastruktur jalan, dan diprioritaskan melalui Dinas PUPR menuju akses wisata.
Contoh soal kebencanaan, sepengetahuannya belum ada aspirasi DPRD yang alokasinya untuk pembangunan pemecah gelombang, karena ini membutuhkan anggaran yang lebih besar. Sehingga atas keluhan ini, DPRD sebatas bisa mendorong dan menekan Pemkab agar harapan warga Pasirjaya memiliki pemecah gelombang untuk penyelamatan ancaman rob ini bisa terwujud. “Kita akan tekan Pemkab untuk membangun pemecah gelombang agar bisa dianggarkan di provinsi atau pusat,” pungkasnya. (rok)
