Rp100 Miliar Untuk Atasi Banjir Karangligar

KARAWANG, RAKA – Balai Besar Wilayah Sungai Citarum membutuhkan anggaran Rp100 miliar untuk mengatasi banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Timur yang sudah berlangsung belasan tahun.

Sejumlah pejabat, mulai dari wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kepala BBWS Citarum dan Forkopimda Karawang, Jumat (6/13) melihat titik awal terjadinya banjir di Desa Karangligar untuk mencari solusi penanganan banjir di desa tersebut.

“Saya melakukan kunjungan kerja sebagai wakil ketua DPR RI ke Karawang, melihat secara langsung untuk mencari penanganan banjir di sini. Kepala BBWS Citarum sudah punya beberapa rencana untuk menyelesaikan persoalan banjir abadi di daerah sini,” kata Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Kepala BBWS Dian Alma’ruf mengungkapkan, banjir yang terjadi di Desa Karangligar akibat adanya back water dari sungai Cibeet. “Ini sudah menjadi tempat kajian kami di BBWS Citarum. Banjir yang terjadi di sini akibat air dari Sungai Cibeet tidak bisa langsung masuk ke Citarum, ketika Citarum besar dan Cibeet besar maka Cibeet tertahan sehingga mengakibatkan back water. Back water Cibeet ini mengakibatkan back water di Cidawolong dan Kedunghurang,” ungkapnya.

BBWS telah membangun 3 bendungan sekaligus di Bogor sebagai langkah untuk jangka panjang, diperkirakan pembangunan selesai pada tahun 2029 mendatang.

“Sudah ada dilakukan upaya jangka panjang dengan dibangunnya Bendungan Cibeet di Bogor dapat mereduksi banjir 30 persen air yang masuk ke Sungai Cibeet termasuk Cijurai. Rencana akan dibangun 3 bendungan di sana, Cibeet, Cijurai dan Cipamingkis mudah-mudahan 2029 sudah selesai,” tambahnya.

Untuk penanganan jangka menengah, lanjut Dian, akan menyiapkan normalisasi Sungai Cidawolong dan membangun pintu air. “Kami juga melakukan desain supaya back water dari Cidawolong tidak terjadi terus menerus. Rencananya di Cidawolong akan dilakukan normalisasi sesuai dengan desain yang sudah kita buat, kemudian akan memasang pintu. Banjir yang terjadi sekarang masih belum tertinggi sekitar 85 hektare, menurut analisa kami akan terjadi banjir 135 hektare,” jelasnya.

Dian menargetkan, normalisasi bisa dilakukan pada 2025 mendatang dengan anggaran sekitar Rp100 miliar. “Setelah pintu akan dipasang kolam retensi di sebelahnya untuk memarkirkan air dan kemudian di pompa ke Cibeet sehingga pengurangan air disini tergantung dari kapasitas pompa. Kalau sudah bisa kita tangani akan menyisakan 17 sampai 40 hektare genangan. Mudah-mudahan tahun 2025 bisa kita lakukan. Desain belum lengkap tapi taksiran 80 sampai 100 miliar,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengungkapkan pemerintah daerah akan melakukan pembebasan lahan seluas 1 hektar untuk menerapkan upaya tersebut pada tahun 2025. “Kita pemerintah daerah Karawang menginginkan ada sinergitas. Akan ada kolam retensi dan memerlukan lahan tanah seluas 1 hektare dan ada dua titik yang akan kami siapkan. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti di tahun 2025,” tutupnya. (nad)