RadarKarawang.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya meminta maaf ke DPRD Jawa Barat, setelah merasa mengecewakan wakil rakyat tersebut.
Permintaan maaf ini Kang Dedi Mulyadi (KDM) sampaikan dalam sebuah acara MoU dengan Polda Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Permintaan maaf itu disampaikan KDM ketika berpidato di hadapan para tamu.
Hal itu juga disampaikan Dedi secara langsung di hadapan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa.
Kebetulan Buky Wibawa turut hadir dalam acara tersebut.
Permintaan maaf KDM sampaikan ketika dalam sambutannya menyebut nama-nama tamu yang hadir.
Ketika menyebut nama Ketua DPRD Jabar, KDM menyampaikan permintaan maaf.
“Mohon maaf pak saya banyak mengecewakan temen-temen bapak di DPRD,” ucap KDM sambil menoleh ke arah Buky Wibawa dikutip dari unggahan Dedi Mulyadi, Minggu (18/5/2025).
Dedi pun mengaku menyadari bahwa banyak yang merasa marah kepadanya.
“Sehingga banyak yang marah ke saya setiap hari,” kata Dedi Mulyadi.
Meski begitu, KDM mengaku senang jika ada orang yang memarahinya.
Karena dia tahu orang yang memarahinya bakal terkenal.
“Dan saya seneng kalau dimarahin pak, karena saya tahu yang marahin saya juga makin terkenal pak,” ucap Dedi sedikit tertawa
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat walk out dalam rapat paripurna. Aksi tersebut dilakukan lantaran kecewa dengan pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Baca juga: Dewan dari Fraksi PDIP Mulai Kecewa dengan Dedi Mulyadi
“Sebetulnya bukan ke fraksi tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD, bahwa gubernur sudah menyatakan tidak lagi perlu rapat dengan DPRD saat kegiatan di APDESI dan Musrenbang di Cirebon,” kata anggota Fraksi PDIP Memo Hermawan, Jumat 16 Mei 2025.
Menurut Memo, keberadaan DPRD dan Gubernur Dedi semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif dan harus saling menunjang dan memperkuat bukan saling meniadakan.
DPRD Jawa Barat, kata Memo, terlegitimasi sebanyak 120 orang mewakili rakyat Jawa Barat sehingga untuk membuat perundang undangan harus dilibatkan, bukan dilecehkan.
“Kami fraksi PDIP melakukan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan fraksi bukan kehormatan fraksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan dan dilecehkan,” kata Memo.
“Kami perlu berbuat dan ini perlu ke pimpinan untuk mengadakan interplasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Kami membela lembaga DPRD bukan fraksi tapi solidaritas kami bagaimana pun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain,” tambahnya.
Anggota fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat menambahkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah sewajarnya dihormati sebagai pemimpin tanpa mengesampingkan konsep trias politika, legislatif, yudikatif dan eksekutif tentunya harus saling menghormati.
“Saya berharap di rapat paripurna hari ini, sebelum menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangan peraturan daerah, saya meminta ada klarifikasi dari gubernur. Dia tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
Tonton juga: Ini Lika Liku Bapak Pencak Silat Dunia
“Sebelum ada klarifikasi gubernur terhadap pernyataannya di Musrenbang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Karena kita harus ada etika, harus saling menghargai,” lanjutnya. (psn/tr)
