JAKARTA, RAKA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta dukungan anggaran yang berkeadilan dari APBN untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.
Kang Emil – sapaan akrabnya – menyampaikan hal itu dalam acara Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Acara yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jabar dan Harian Pikiran Rakyat itu dihadiri oleh anggota DPR dan DPD utusan dari daerah pemilihan Jabar, sejumlah bupati dan wali kota, kalangan DPRD kabupaten/ kota, sejumlah seniman, serta tokoh/ sesepuh Jawa Barat.
Dalam forum tersebut Kang Emil meminta perhatian, komitmen, dan dukungan dari para anggota DPR dan DPD dari dapil Jabar untuk dapat memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat ke Jabar yang proporsional memperhatikan aspek demografi dan luas wilayah.
“Ada ketidakadilan dalam kucuran anggaran dari APBN ke daerah, khususnya ke Jabar. Jabar yang berpenduduk mencapai lebih kurang 50 juta jiwa memperoleh kucuran dana transfer lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah yang berpenduduk 34 juta jiwa, dan Jawa Timur 38 juta jiwa,” kata Kang Emil.
Dia mencontohkan, dana transfer ke kabupaten/ kota tahun 2020 untuk Jabar sebesar Rp 48,3 triliun. Sedangkan dana transfer untuk Jawa Tengah mencapai Rp 48,8 triliun, dan Jatim Rp 54,4 triliun.
“Ini karena jumlah kabupaten/ kota di Jabar lebih sedikit, yakni hanya 27, jika dibandingkan dengan Jateng 35, dan Jatim 38, hal ini berpengaruh pada besar-kcilnya dana transfer ke daerah. Oleh karenanya Jabar perlu dimekarkan. Idealnya dari 27, Jabar dimekarkan menjadi 40 kabupaten/ kota” ujarnya.
Kang Emil juga menuturkan, saat ini jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit, yakni 5.312 dengan jumlah dana desa Rp 5,9 triliun, Jateng mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa sebesar Rp 8,2 triliun, sedangkan Jatim terdiri dari 7.724 desa memperoleh Rp 7,6 triliun.
Di Jateng dan Jatim, dana desa sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi, sedangkan di Jabar karena jumlahnya relatif kecil masih difokuskan untuk irigasi dan infrastruktur jalan.
“Padahal jumlah penduduk Jabar ini sekitar 20 persen Indonesia. Ketika momentum pilpres, pileg, wilayah Jabar diperebutkan suaranya untuk kepentingan politik. Namun begitu pemilihan usai seakan dilupakan. Anggaran dari pusat ke Jabar itu belum mencerminkan keadilan,” katanya.
Menurut Kang Emil, usulan Pemda Provinsi Jabar, pemekaran dilakukan sebanyak 21 kabupaten/ kota, akan tetapi usulan daerah otonom baru yang sudah memasuki prosedur final ada enam, yakni Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat.
Menurut Kang Emil, akibat banyak daerah otonom baru (DOB) di luar Pulau Jawa yang gagal, Jabar jadi ketiban pulung. “Nyatanya DOB di Jabar itu berhasil semuanya, dari mulai Banjar sampai Pangandaran,” sebutnya.
DOB Mengemuka
Dalam sesi diskusi, para tokoh terutama anggota DPR memberikan tanggapan atas aspirasi Kang Emil dan masukan untuk memajukan Jabar. Termasuk soal daerah otonom baru (DOB).
Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI utusan Jabar Eni Sumarni menyatakan, pihaknya bersama dengan DPR RI Komisi II sudah menyampaikan aspirasi terkait DOB di Jabar kepada pemerintah pusat. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai Presiden RI.
“DOB ini, DPD RI sudah sampai ke Kemendagri yang jawabnya moratorium dengan terbatasnya anggaran. Kita kemudian mendatangi Wapres dan langsung kepada Presiden, karena tidak dapat jawaban yang memuaskan dari Wapres. DPD RI maju ke Presiden. Dan alhamdulillah sudah sampai aspirasi (ke Presiden) dengan Komisi II DPR RI),” kata Eni.
Sementara itu, Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengatakan bahwa DOB bisa menjadi solusi Jabar untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dia menilai, dengan dukungan anggota DPR RI dan DPD RI, usulan DOB Jabar bisa terwujud.
“Adanya forum ini, pemekaran wilayah Jabar akan lebih didengar oleh pemerintah pusat dengan komitmen anggota DPR RI dan DPD RI,” kata Ade.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Defe Yusuf Macan Efendi sepakat bahwa Jabar bisa dimekarkan lagi hingga 40 kabupaten/kota seperti yang diinginkan Gubernur. Namun hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium DOB karena fakta bahwa banyak DOB di luar Jawa mekar tapi tidak berkembang. Untuk mencabut moratorium perlu lobi tidak satu, dua, atau 91 anggota DPR asal Jabar saja tapi juga legislator yang lain.
Samakan Persepsi
SESEPUH Jawa Barat Otje Djundjunan atau Ceu Popong menyerukan semua eksponen Jabar menyamakan persepsi dengam melepaskan kepentingan organisasi dan golongan demi Jabar yang lebih maju.
“Yang paling sulit menurut pengalaman adalah menyamakan persepsi. Kalau persepsi sama insyaallah sikap kita sama, kalau sikap sudah sama insyallah langkah akan sama,” kata Ceu Popong disambut tepuk tangan.
Politisi senior nasional ini menekankan lagi, sepanjang kesamaan persepsi itu tidak ada maka Jabar tidak akan maju sampai kapan pun. “Kalau gubernur ingin Jabar juara lahir batin sampai kiamat pun tidak akan terwujud kalau persepsi tidak sama,” ujarnya.
Menurut Ceu Popong, heterogenitas Jabar paling tinggi. “Siapapun yang ada di sini mau DPR/DPD sing dedeuh atuh ka Jabar. Rek ngaran Siahaan rek Ketut paduli teuing. Kalau sudah dedeuh everything is ok,” kata Ceu Popong.
Ceu Popong berpandangan, Jabar seperti dianaktirikan jangan menyalahkan oramg lain tapi sedikit banyak lihat diri sendiri. “Jabar dianakterekeun tapi saha anu salah? Bukan salah siapa- siapa tapi salah urang keneh. Omat, keluar dari ruangan ini kita harus sama persepsi,” katanya.
Sementara itu, sesepuh Jabar lain Uu Rukmana meminta para legislator yang sudah berkiprah di tingkat nasional jangan melupakan Jabar. Sebab para politikus ini dapat melenggang ke Senayan berkat dukungan suara warga Jabar yang penduduknya terbanyak di Indonesia.
Harus Ditindaklanjuti
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi inisiatif Gubernur Ridwan Kamil yang mengumpulkan para tokoh Jawa Barat di semua level. “Ide dan semangat Pak Gubernur penting untuk kita support tapi dalam pelaksanannya kawan-kawan pemda yang harus proaktif,” ujarnya usai Forum Silaturahmi Masyarakat Jawa Barat 2020 di Hotel Said, Jakarta, Rabu (12/2/20).
Dede sepakat dengan pemikiran Kang Emil yang ingin mempersatukan kekuatan untuk Jabar lebih maju dan warganya sejahtera. Namun Dede mengingatkan Gubernur harus mampu bersinergi tidak saja dengan wali kota/bupati tapi juga dengan pemerintah dan DPR RI.
“Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur memiliki fungsi koordinatif. Mengoordinasikan kepala daerah, dan koordinasi ke pusat,” katanya.
Sebagai legislator daerah pemilihan Jawa Barat yang pernah menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede dapat memahami kegelisahan yang dirasakan Kang Emil terutama soal ketidakadilan anggaran. Namun Pemda Provinsi Jawa Barat harus menunjukkan kebutuhannya kepada pusat agar diperhatikan. Jika tidak begitu pusat akan menganggap Jabar aman – aman saja dan tidak masuk prioritas.
Terakhir, Dede merespons arahan dari sesepuh Jabar Otje Djundjunan atau akrab disapa Ceu Popong yang menyerukan semua eksponen Jabar menyamakan persespi agar tercipta satu sikap dan langkah. Dede mengingatkan untuk menuju satu persepsi itu semua orang harus melepaskan baju politiknya.
“Momen ini tepat dan harus di- follow up. Mempertemukan berbagai partai tidak mudah. Kepala daerah harus mampu menunjukkan persepsi kepada anggota dewan. Harus melepaskan baju partainya. Negara di atas segalanya, kalau dia orang daerah, ya daerah di atas segalanya,” kata Dede.
Sementara itu Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyambut positif acara ini. Menurutnya acara seperti ini perlu ditindaklanjuti lagi agar lebih terarah dan nyata. Dony sepakat dengan Ceu Popong bahwa untuk menyamakan persepsi semua harus fokus memikirkan daerah dengan melepaskan atribut partai politik.
“Ini inisiatif yang baik dari Pak Gubernur yang menginginkan semua tokoh dan stakholders bersatu untuk Jabar Juara Lahir Batin,” katanya usai acara.
Anggota DPR yang lain Agun Gunanjar menekankan agar forum ini ditindaklanjuti dengan forum yang lebih kecil tapi mendetail. “Kami politisi yang lebih utama adalah lobi negosiasi. Forum seperti ini akan lebih bermakna dan berarti kalau ada forum yang lebih kecil,” kata Agun.
Pada saat yang sama, Jabar harus obyektif memandang sesuatu. “Kita juga orang Jabar mempersiapkan diri jangan hanya meng-compare Jateng Jatim. Jabar kalau mau maju kudu wani,” kata Agun. (rls)
