Apdesi: 97 Ribu KK Belum Tercover
KARAWANG, RAKA – Dalam waktu dekat ini bantuan dari Provinsi Jawa Barat dan bantuan jaminan sosial Pemerintah Kabupaten Karawang akan diterima oleh masyarakat Kota Pangkal Perjuangan. Hal itu terungkap dalam rapat terbatas bersama Wakil Bupati Ahmad Zamakshyari, Sekda Acep Jamhuri, kadinsos dan kepala pimpinan cabang Kantor Pos Karawang, Senin (13/4) pagi. “Jadi ada 309 desa dan kelurahan se-Kabupaten Karawang. Dari setiap desa nya ada 301 KK (kepala keluarga) yang akan mendapatkan bantuan, baik bantuan dari pemprov maupun dari pemkab,” ungkap Jimmy, sapaan akbrab wakil bupati.
Jimmy menjelaskan, bansos dari provinsi diberikan kepada 68 ribu KK. Sementara bantuan dari pemkab diberikan kepada 25 ribu KK dengan total Rp35 miliar berasal dari anggaran recofusing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jimmy mengatakan, berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, desa juga diwajibkan untuk mengalokasikan bantuan langsung tunai desa lewat dana desa sebesar 10 sampai dengan 15 persen. “Penerima bantuan saat ini masih berkisar 93 ribu KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Untuk itu kami dari pemkab akan melakukan recofusing anggaran lagi, sehingga angka penerima bantuan bisa bertambah. Kita terus berupaya,” ucapnya.
Ia melanjutkan, masih ada sejumlah bantuan diantaranya bantuan dari Program Sapa Warga Jabar serta BLT tunai dari Kemensos yang akan dilaunching 24 April mendatang. Sementara itu, Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Karawang Alek Sukardi mengatakan, menurutnya jumlah kepala keluarga yang belum menerima dana bantuan di luar Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan gubernur, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Karawang sebanyak 240 ribu KK. “Jika dihitung, sebetulnya masih banyak kepala keluarga yang tidak mendapat bantuan,” ungkapnya kepada Radar Karawang.
Alek merinci, bantuan dari Pemkab Karawang 25 ribu KK, bantuan dari pemerintah provinsi 68 ribu KK, dari Kemensos 50 ribu KK, totalnya adalah 143 ribu KK. “Berarti masih ada 97 ribu KK lagi yang belum mendapatkan bantuan. Itupun dengan catatan bantuan Kemensos jika terealisasi, karena bantuan tersebut baru rencana,” paparnya.
Begitu pun dengan bantuan langsung tunai lewat dana desa yang disebutkan Jimmy, Alek berpandangan, sampai saat ini pihak desa belum menerima surat tertulis tentang keharusan desa mengalokasikan dana desa untuk bantuan langsung tunai wabah corona. Tetapi baru edaran tentang kewajiban desa-desa di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk mengalokasikan dana desa terhadap penanggulangan corona yang besarannya variatif. “Kita asumsikan seandainya desa terbesar penerima dana desa yaitu Rp1,5 milar, kalau dialokasikan 30 persen untuk bantuan yaitu Rp450 juta. Andai kita bagi Rp500 ribu, maka bisa untuk 900 KK. Dibagi tiga bulan, berarti hanya 300 KK,” katanya.
Ia melanjutkan, namun tidak semua desa di Kabupaten Karawang mendapatkan dana desa Rp1,5 miliar. Masih banyak yang hanya mendapat Rp800 juta sampai Rp1 miliar. “Jika dipersentasekan lagi tentu lebih kurang lagi jumlah penerima bantuannya,” katanya.
Alek juga menghitung jika seluruh desa dijatah 150 KK dicover dari dana desa, maka jumlahnya hanya 45 ribu KK. “Berarti masih ada 52 ribu KK lagi yang belum terbakcup,” ujarnya.
Menurut Alek, dana desa tersebut hanya untuk penanggulangan semisal membeli masker, hand sanitizer. Pasalnya, alokasi dana desa saat diputuskan oleh musyawarah desa, itu belum diarahkan untuk BLT. “Yang kita tahu diarahkan untuk penanggualngan. Karena waktu itu pemkab minta Rp10 sampai Rp50 juta. Bahkan ada kades yang ketakutan kalau dialokasikan lebih dari Rp20 juta. Karena waktu itu (penyebaran corona) belum separah ini. dan belum ada aturan sebanyak ini. Tapi pada dasarnya kita siap mengalokasikan BLT,” ujarnya. (nce/mra)
