TELUKJAMBE TIMUR, RAKA – Besarnya anggaran yang masuk ke desa sejak era Joko Widodo membuat desa harus kerja ekstra untuk menyerap dan merealisasikan anggaran tersebut. Begitupun yang dilakukan di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, tetap menyinkronkan program pemerintahan desa dengan kebutuhan masyarakat.
Enam tahun lalu Desa Wadas dipimpin oleh H. Junaedi, namun karena dia kembali ikut menjadi calon dalam pilkades yang akan digelar 11 November mendatang, sehingga pemerintahan desa kini dikendalikan oleh pelaksana harian (Plh) yang juga menjabat sebagai sekretaris desa, Mulyadi.
Lelaki yang menjabat sebagai Plh Kades Wadas sejak 5 Oktober 2018 itu menceritakan hiruk pikuk pemerintahan desa terutama berkaitan dengan dana desa yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. “Saya tidak berani kalau pembangunan yang sudah dituangkan dalam rencana diotak-atik, karena risikonya sudah jelas yah, jeruji besi menanti,” terang Mulyadi yang menceritakan ketakutannya jika menyalahgunakan anggaran desa, Selasa (6/11).
Dia mengatakan, agar tidak adanya kesalahan dalam proses perencanaan, pengajuan, penyerapan, realisasi sampai laporan pertanggung jawaban, maka semua itu dilakukan secara terbuka. Sehingga bukan hanya BPD dan lembaga-lembaga lain yang mengetahui soal anggaran desa, warga pun bisa mengetahuinya. “Anggaran yang kita dapatkan semua transparan pak, karena rencana pembangunan desa berdasarkan musyawarah dusun terlebih dulu, lalu dimasukan dalam rencana pembangunan desa (musrembang) dan termuatlah pagu anggaran pembangunan,” terangnya.
Dia juga menyampaikan, pembangunan desa kini lebih fokus ke fasilitas umum jalan dan pembangunan fasilitas pendidikan dan sosial seperti PAUD dan Posyandu. Itu semua tersusun dalam APBDes dan mengandalkan anggaran transfer dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. “Tidak pernah ada kelebihan anggaran (yang masuk kantong). Program rencana pembangunan itu sudah tertulis dengan jelas pagu anggarannya,” tambahnya.
Saat disinggng mengenai ada pihak lain yang meminta jatah tidak, ia menyampaikan, sejauh ini tidak ada yang meminta jatah ada anggaran yang masuk kedesa, baik pemerintah kecamatan, kabupaten apalagi pemerintah pusat. “Gak ada uang amplop kepada siapapun. Bahkan, sekalipun kepada wartawan juga LSM Karena saya tidak mau ada temuan dari inspektorat atau lembaga yang berwenang lainnya,” ujarnya.
Untuk pembangunan yang berjalan ada persoalan seperti kekurangan anggaran, Mulyadi mengaku belum pernah terjadi. Sebelumnya pembangunan yang ada sudah diterangkan lebih awal dalam draf rencana pembangunan sehingga tingkat kesalahannya cukup minim. “Saya akan berhentikan pekerjaan pak jika memang kekurangan anggaran, dan sampai saat ini kami tidak pernah alami hal itu, apalagi sampai kita meminjam kepada pihak manapun untuk pembangunan,” jelasnya.
Mulyadi pun berharap Desa Wadas bisa menjadi desa yang masyarakatnya sejahtera. Tidak ada yang sempurna dalam menjalankan sebuah konsep dan gagasan untuk desa yang lebih baik, oleh karenanya ia berjanji bersama jajarannya akan menjalankan tugas sebaik mungkin. “Kita terus mencoba menggulirkan program yang pro rakyat dan terus memberikan yang terbaik untuk desa kami pak, meskipun dalam perjalanannya berat namun kita sudah dipercaya oleh masyarakat ya harus menjalankannya dengan senang hati. Tidak ada yang sempurna memang, tapi kami berupaya,” pungkasnya. (yfn)
