KARAWANG, RAKA – Momentum Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393 dinilai seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial dan hiburan. Perayaan hari jadi daerah dinilai perlu menjadi momentum evaluasi sekaligus introspeksi bagi pemerintah daerah, DPRD, aktivis, mahasiswa hingga masyarakat untuk melihat persoalan yang masih terjadi di Karawang.
Akademisi di Karawang Sony Hersona mengatakan, jargon Motekar yang diusung dalam pembangunan Karawang semestinya diterjemahkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, motekar bukan sekadar berarti maju dan optimistis, tetapi juga mencerminkan kreativitas, kemampuan mencari solusi, memiliki daya imajinasi serta banyak akal dalam menyelesaikan persoalan.
“Di hari jadi ini harusnya tidak hanya sekadar sesuatu yang berbentuk seremonial, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan. Ini harus menjadi momen strategis untuk kita semua, anak bangsa Karawang, melakukan evaluasi dan introspeksi,” katanya, Senin (14/9).
Ia menilai evaluasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga DPRD, mahasiswa, aktivis dan seluruh elemen masyarakat. Khusus untuk DPRD, Sony bahkan menilai fungsi lembaga legislatif tersebut belum berjalan secara maksimal.
“Mulai saja dari DPRD yang hari ini mandul. Saya berani menyebut mandul karena DPRD itu punya tiga fungsi, ada fungsi kontrol, budgeting dan legislasi,” ujarnya.
Menurut Sony, fungsi pengawasan DPRD semestinya dapat dimaksimalkan dalam setiap pembahasan kebijakan maupun rapat paripurna. Pandangan umum fraksi, kata dia, tidak seharusnya hanya menjadi formalitas, tetapi harus digunakan untuk menyampaikan evaluasi, kritik, masukan dan tekanan terhadap pemerintah daerah.
“Harusnya ketika membahas perda atau ada rapat paripurna dan ada pandangan umum fraksi, itu dimanfaatkan oleh Dewan untuk melakukan evaluasi, memberikan kritisi, memberikan masukan, menekan pemerintah,” katanya.
Sony juga menyoroti pentingnya DPRD menyampaikan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses dan komunikasi dengan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Masukan tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan strategis.
“Masukan-masukan dari DPRD itu atas reses yang dilakukan, atas perjalanan dengan konstituen, dengan daerah pemilihan yang dia lakukan, itu menjadi input untuk pemerintah daerah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang strategis,” tuturnya.
Di tengah munculnya aksi demonstrasi, Sony meminta pemerintah tidak langsung melihatnya sebagai ancaman. Menurut dia, aksi masyarakat semestinya menjadi bahan introspeksi untuk melihat masih adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan.
“Kalau hari ini ada demo, kita tidak bisa marah. Kita harus melakukan introspeksi. Oh iya, ternyata masih banyak kelemahan yang harus bersama-sama kita benahi,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah lebih terbuka terhadap masukan masyarakat. Menurutnya, tertib sosial tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga dengan memastikan aspirasi masyarakat benar-benar didengar dan dijadikan bahan dalam membuat kebijakan.
“Jangan tabu untuk mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Masukan dari masyarakat, mau melalui Dewan atau langsung, itu tidak hanya didengar, tapi dijadikan dasar dalam melahirkan kebijakan,” tegasnya.
Sony juga menyoroti persoalan pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan yang saat ini menggunakan sistem merit. Menurutnya, penerapan sistem tersebut seharusnya tidak hanya berorientasi pada kompetensi dan rekam jejak, tetapi juga memastikan pejabat yang ditempatkan memiliki integritas serta mampu menjadi teladan.
Ia mempertanyakan, masih adanya pejabat yang ditunjuk menduduki jabatan tertentu, namun kemudian muncul persoalan etik yang mencoreng lingkungan pemerintahan. Salah satunya terkait adanya dugaan pelecehan yang melibatkan seorang pejabat.
“Kita bicara sistem merit, artinya bukan hanya orang yang punya kompetensi, tetapi juga integritas. Jangan sampai secara kompetensi memenuhi, tetapi kemudian ada persoalan perilaku atau etik. Ini juga harus menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Sony menilai, sistem pembangunan Karawang juga harus melibatkan seluruh kekuatan masyarakat, termasuk kelompok pemuda, petani dan pelaku UMKM. Pemerintah, kata dia, tidak mungkin dapat menyusun kebijakan yang tepat jika tidak membangun komunikasi langsung dengan kelompok yang menjadi sasaran pembangunan.
“Bagaimana kita mau membangun pertanian kalau satu hari pun belum pernah bertemu dengan petani. Bagaimana kita mau membangun pemuda kalau satu hari pun kita belum pernah bertemu dengan pemuda, malah anti dengan pemuda,” ujarnya.
Lebih jauh, Sony menawarkan sejumlah gagasan yang menurutnya dapat dijadikan contoh implementasi semangat Motekar. Salah satunya dengan mengarahkan momentum HUT Karawang untuk menghasilkan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia mencontohkan DPRD dapat mengalokasikan sebagian anggaran untuk program beasiswa bagi guru sekolah dasar agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari tenaga pendidik.
“Misalnya di ulang tahun Karawang ini Dewan kumpul melalui Ketua Dewan. Di ulang tahun ke-393 ini kami DPRD sepakat menyampaikan aspirasi dari seluruh anggota Dewan. Kalau kami mendapatkan aspirasi, kami sisihkan Rp 500 juta sehingga tercipta program DPRD untuk memberikan beasiswa S2 bagi guru-guru SD agar kualitas SDM kita lebih meningkat,” katanya.
Menurutnya, pembangunan Karawang harus diarahkan pada tiga indikator utama, yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Dalam sektor pendidikan, ia mendorong adanya pemerataan kualitas pendidikan dasar dari wilayah perkotaan hingga daerah seperti Pakisjaya.
Sementara di sektor kesehatan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya rumah sakit, tetapi dari semakin sehatnya masyarakat.
“Jangan bangga dengan banyak rumah sakit, apalagi penuh. Itu tidak berhasil kesehatan kita. Kita bangga ketika rumah sakit akan kita kurangi, malah ada yang ditutup karena sudah tidak ada yang sakit. Itu baru berhasil,” ujarnya.
Sedangkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Sony mendorong optimalisasi pembiayaan bagi UMKM. Ia menilai akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong usaha masyarakat.
“Kalau bank ragu, APBD kami menjadi jaminan untuk pinjaman kegiatan masyarakat kami. Tetapi dilakukan seleksi kepada masyarakatnya,” katanya.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Salah satunya dengan melibatkan para sarjana baru atau fresh graduate untuk membantu pelaku UMKM menyusun proposal, mengelola produk hingga mengembangkan usaha.
Selain itu, Sony mendorong pembentukan business center atau inkubator bisnis di sejumlah wilayah. Tempat tersebut nantinya menjadi wadah pembinaan UMKM secara berkelanjutan agar pelaku usaha tidak hanya mampu memasarkan produknya di lingkungan sekitar, tetapi juga memiliki kemampuan menembus pasar yang lebih luas.
“Di sini masuk, setahun dididik, setelah itu bisa keluar masuk ke tempat yang lain. Sehingga semuanya punya pengetahuan, punya skill,” katanya.
Menurut Sony, Karawang memiliki banyak produk potensial yang bisa dikembangkan hingga pasar ekspor. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mendorong UMKM untuk bertahan di pasar lokal, tetapi juga harus memiliki orientasi ekspor. “Banyak potensi yang sesungguhnya bisa kita maksimalkan,”tutupnya. (zal)
