Uchok: Harta Cellica dan Jimmy Aneh
KARAWANG, RAKA – Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati telah memiliki nomor urut untuk bertarung dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Karawang 2020.
Kini, mereka tinggal fokus kampanye hingga 5 Desember atau sebanyak 71 hari. Di masa itulah, seluruh tenaga, pikiran, dan harta terkuras. Karena sudah menjadi rahasia umum, biaya kampanye tidak murah. Para paslon harus mengeluarkan kocek mulai dari alat peraga kampanye, transportasi, sewa lokasi kampanye beserta perlengkapannya, hingga makan minum tim sukses dan biaya penggalangan massa. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cellica Nurrachadiana dan pasangannya, Aep Syaepuloh merupakan kandidat dengan total kekayaan terbanyak.
Berdasarkan LHKPN yang disampaikan tanggal 30 Maret 2020, calon petahana tersebut memiliki kekayaan senilai Rp20.906.749.511. Rinciannya, tanah dan bangunan Rp12.850.000.000, alat transportasi dan mesin Rp2.435.000.000, harta bergerak lainnya Rp5.585.000.000, surat berharga Rp580.000.000, kas dan setara kas Rp1.662.500.315, harta lainnya Rp150.000.000, dan utang Rp2.355.750.804. Kekayaan yang dimiliki Cellica tampak berkurang jika dibandingkan dengan laporan LHKPN tanggal 27 Juli 2015 saat dia mencalonkan diri jadi bupati Karawang. Saat itu, total hartanya Rp37.993.410.640. Rinciannya, harta tidak bergerak Rp32.450.000.000, alat transportasi dan mesin Rp1.075.000.000, giro dan setara kas Rp4.468.410.640.
Sementara Aep, berdasarkan LHKPN tanggal 7 September 2020, memiliki kekayaan senilai Rp391.744.609.664. Rinciannya, tanah dan bangunan Rp289.429.425.000, alat transportasi dan mesin Rp5.845.000.000, harta bergerak lainnya Rp7 miliar, surat berharga Rp9.776.000.000, kas dan setara kas Rp14.792.610.058, harta lainnya Rp65.474.136.606, utang Rp572.562.000. Yesi Karya Lianti, berdasarkan LHKPN yang disampaikan tanggal 4 September 2020, memiliki kekayaan senilai Rp20.905.527.165. Rinciannya, tanah dan bangunan Rp20.501.000.000, alat transportasi dan mesin Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp100.000.000, kas dan setara kas Rp4.527.165. Sedangkan wakilnya, Ahmad Adly Fayruz berdasarkan LHKPN tanggal 2 September 2020, total hartanya Rp8.595.240.000. Rinciannya, tanah dan bangunan Rp2.700.000.000, alat transportasi dan mesin Rp950.000.000, kas dan setara kas Rp530.000.000, harta lainnya Rp4.415.240.000.
Adapun Ahmad Zamakhsyari, berdasarkan LHKPN yang disampaikan tanggal 27 Maret 2020, calon petahana tersebut memiliki kekayaan senilai Rp14.134.999.254. Rinciannya, tanah dan bangunan Rp9.239.350.000, alat transportasi dan mesin Rp2.620.000.000, harta bergerak lainnya Rp844.428.000, kas dan setara kas Rp1.431.221.254. Namun, hartanya tampak bertambah jika dibandingkan dengan LHKPN yang disampaikannya tanggal 5 Agustus 2015 saat dirinya mencalonkan diri jadi wakil bupati. Total hartanya saat itu Rp2.871.070.800. Rinciannya, harta tidak bergerak Rp638.470.000, alat transportasi dan mesin Rp557.000.000, peternakan pertanian perkebunan Rp433.000.000, harta bergerak lainnya Rp329.600.000, giro dan setara kas Rp500.000.800, piutang Rp663.000.000, utang Rp250.000.000. Sedangkan pasangannya, Yusni Rinzani berdasarkan LHKPN tanggal 12 Juni 2019, total hartanya Rp11.238.525.000. Rinciannya, tanah dan bangunan Rp10.339.400.000, alat transportasi dan mesin Rp655.000.000, harta bergerak lainnya Rp44.125.000, kas dan setara kas Rp200.000.000.
Melihat perubahan harta petahana, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengaku aneh jika melihat kenaikan harta Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari sangat tinggi, sementara kekayaan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana justru berkurang.
“Ini sangat aneh. Ada perbandingan harta yang sangat aneh. Wakil bupati naik drastis, bupatinya turun. Tetapi tetap cellica punya harta lebih tinggi dibanding Jimmy,” ujarnya.
Uchok menilai, kenaikan harta wakil bupati sangat drastis dan tidak rasional.
“Tidak rasional jika dibandingkan gaji dia sebagai wakil bupati,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, seorang pejabat seharusnya mengabdikan diri kepada masyarakat. Hidup dan hartanya justru untuk mengabdi kepada rakyat. Untuk kepentingan masyarakat.
“Seorang pejabat itu seharusnya gak punya harta lagi. Karena hidup dan hartanya untuk mengabdi kepada rakyat. Kalau justru naik ini jadi pertanyaan. Jadi, bupati dan wakil bupati mau mengabdi atau menambah kekayaan,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, seharusnya perbandingan harta kekayaan bupati dan wakil bupati harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di lapangan, sehingga ada keterbukaan kepada masyarakat.
“Walaupun undang-undangnya tidak ada, tapi jangan berpatokan pada undang-undang. Ini untuk keterbukaan publik, agar bisa diketahui hartanya itu halal atau haram. Karena perbandingan harta ini sangat aneh,” ucapnya.
Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partenership (DEEP) Karawang Gustiawan mengatakan,
seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati harus transparan mengenai harta kekayaannya. Transparansi yang dimaksud bukan sekadar pada melaporkan ke KPK sebagai syarat pencalonan, namun lebih dari itu mereka harus menjelaskan asal-usul harta tersebut kepada publik. “Apakah hasil usaha, warisan, atau apa.
Kita semua tahu bahwa dari ketiga pasang bakal calon ini, dua diantaranya adalah pejabat negara yakni bupati dan wakilnya yang praktis ketika mereka menjabat secara etika mereka tidak boleh menjalankan bisnis secara langsung,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, akan sangat baik jika mereka menjelaskan kepada publik manakala ada penambahan dari harta kekayaannya, sehingga publik merasa yakin bahwa para calon pemimpin Karawang ini benar-benar transparan dan bersih.
Selain keduanya, calon yang lainpun harus menjelaskan asal usul hartanya agar suatu saat ketika mereka menjabat dan diketahui ada penambahan harta, publik juga tidak terlalu merasa heran, jika memang selain dari pekerjaannya sebagai pelayan Masyarakat, mereka juga mempunyai bisnis sebagai sumber kekayaannya.
“Ada salah satu calon yang diketahui memiliki peningkatan kekayaan yang cukup signifikan, nah ini harus dijelaskan oleh yang bersangkutan agar tidak menjadi tanda tanya di masyarakat yang cenderung bisa jadi mengarah pada prasangka yang kurang baik, padahal misalnya kekayaan itu didapat dengan secara sah dan tidak melanggar aturan. Namun, jika hal itu tidak dijelaskan, maka bisa saja menjadi gorengan bagi calon lainnya untuk melakukan negative campaigne, dan bisa saja merugikan,” paparnya.
Pihaknya mendorong agar para calon benar-benar transparan mengenai jumlah harta dan asal usul mendapatkannya. Dengan begitu public trust kepada mereka akan bagus. “Dan ini secara politis baik dan akan memberikan keuntungan untuk mereka,” ujarnya. (nce/psn)
