radarkarawang.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Karawang berunjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Mahasiswa sebut Karawang darurat pendidikan.
Ketua DPC GMNI Karawang Muhamad Alfani Husen menyebut, bahwa realitas pendidikan di sejumlah wilayah pelosok dan pesisir Karawang sangat memprihatinkan dan menunjukan ketimpangan akut.
Baca Juga : Mahasiswa FISIP Unsika Sabet Juara 1 Film Dokumenter Internasional
“Bagaimana kita bisa bicara pendidikan berkualitas kalau masih ada ruang kelas yang roboh, toilet yang tak layak pakai, hingga akses jalan berlumpur yang menghambat siswa dan guru ke sekolah?” tegas Alfani dalam pernyataannya.
Ia menyoroti kondisi fisik sekolah dasar di beberapa kecamatan seperti Tegalwaru, Ciampel, dan Pedes yang nyaris tak layak pakai. Aksi tersebut menyoroti secara langsung kondisi lapangan yang menunjukkan kerusakan berat pada gedung sekolah, kurangnya fasilitas sanitasi, serta minimnya sarana pendukung pembelajaran. Tak hanya itu, Alfani juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran pendidikan yang dinilai terlalu terpusat pada kawasan perkotaan dan mengabaikan daerah pinggiran.
“Ironis sekali, anggaran pendidikan Karawang besar, tetapi sekolah di pelosok masih seperti kandang kambing. Ini bentuk nyata dari gagalnya pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Tonton Juga : MENGENAL SI CEPOT
GMNI Karawang juga menemukan fakta adanya praktik pungutan liar di beberapa satuan pendidikan, yang semakin membebani keluarga miskin dan memicu ketimpangan akses pendidikan. Dalam kajiannya, GMNI mendesak adanya penguatan pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta reformasi tata kelola pendidikan yang lebih transparan dan partisipatif.
Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, GMNI Karawang mengajukan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, di antaranya rehabilitasi menyeluruh infrastruktur sekolah dasar, terutama di daerah pelosok dan pesisir, serta penghapusan pungutan liar di lingkungan sekolah.
Kemudian, mereka juga menuntut penyediaan fasilitas sanitasi, air bersih, dan ruang kelas yang layak, pemerataan distribusi guru dan peningkatan kompetensi pendidik, serra penguatan partisipasi publik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pendidikan.
“Kami ingin pemerintah tidak hanya sibuk mencanangkan program, tapi benar-benar hadir di tengah kondisi riil sekolah-sekolah yang rusak. Ini soal hak dasar anak bangsa yang sedang terabaikan,” tutup Alfani.
Dengan aksi ini, GMNI Karawang berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan masa depan pendidikan Karawang, dan memastikan bahwa setiap anak di kota maupun desa mendapatkan hak pendidikan yang layak, aman, dan bermartabat. Kemudian massa aksi tersebut disambut oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Cecep Mulyawan. Pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan massa aksi tersebut.
“Intinya mereka memberi masukan yang baik kaitan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kita pemda, disdik sudah melangkah diawali rehab di wilayah dapil 3 untuk tahun ini,” tutup Cecep.(uty)
