KARAWANG, RAKA- Menghadapi tahun 2023, anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar Ihsanudin, mengingatkan Pemprov Jabar ekstra hati-hati dalam membuat kebijakan, terutama dalam pengelolaan belanja yang tidak produktif, karena akan berdampak serius pada perekonomian.
Sikap kehati-hatian ini, akan menghindarkan Jawa Barat dari jeratan momok resesi atau krisis ekonomi seperti yang terjadi tahun 1998 lalu. “Hari ini kan Indonesia masih tertolong dengan adanya windfall, keuntungan kenaikan harga komoditas. Tapi sayang ini tidak dalam kendali, setiap saat bisa pergi. Ini juga yang harus jadi perhatian seluruh pemangku kebijakan, termasuk Pemprov Jabar,” katanya.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jabar itu melanjutkan, ekonomi Indonesia saat ini tidak benar-benar aman dari resesi. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan pembelaan diri sekadar memberikan rasa aman kepada publik, bahwa Indonesia tidak akan terkena resesi. Tapi lakukan kebijakan produktif yang bisa menggerakan roda perekonomian. “Hal yang fundamental dalam pengelolaan keuangan atau pendapatan daerah, maka perlu ditopang dengan langkah langkah yang konkret,” ujarnya.
Dijelaskannya, isu resesi bisa saja berpengaruh terhadap inflasi di daerah. Kalau pondasi kebijakan daerah tidak kuat, maka yang paling rawan merasakan dampak resesi ini adalah rakyat kecil. Pemprov Jabar, harus bisa menekan inflasi di daerah agar tidak sampai diatas 9 persen pada 2023 nanti. “Ini harus didukung semua pihak sedari hari ini,” terangnya.
Ihsanudin meneruskan, langkah pemprov itu, antara lain dengan memperkuat dan mendorong UMKM sebagai kekuatan ekonomi rakyat. “Karena UMKM terbukti menjadi pilar yang menyelamatkan Indonesia saat krisis perekonomian pada tahun 1998. Kembali peran UMKM teruji pada resesi perekonomian pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19,” ujar mantan aktivis PMII ini.
Dikatakan Ihsanudin, tahun 2023 sudah didepan mata. Banyak pakar perekonomian dunia meramalkan sebagai tahun yang berat, bahkan dipredikai resesi akan kembali melanda dunia. Tanda-tanda bakalan terjadinya resesi ditandai dengan kenaikan kebutuhan pokok, seperti BBM, gas dan sembako. “Pemprov harus memfasilitasi UMKM agar memilih jenis produk yang diproduksi dan dipasarkan. Produksi dan pasarkan produk yang masih menghasilkan laba atau profit. Singkirkan produk yang jelas menimbulkan kerugian, agar tidak menggerogoti laba yang telah dibukukan,” ungkapnya.
Selain itu, pemprov harus mendorong UMKM menggunakan bahan baku produksi produk dalam negeri, agar bersama-sama menggulirkan roda perekonomian. “UMKM memiliki pasar yang luas dari rakyat kecil hingga orang kaya, maka harus dapat terus berputar,” jelasnya.
Ditambahkan juga, pemerintah harus mendorong UMKM menyederhanakan sistem manajemen, dengan mempertahankan sumber daya manusia yang kreatif dan potensial. “Dorong UMKM memperluas jaringan pemasaran dengan memasuki pasar daring seperti market place. Jangan hanya statis mengandalkan pasar tradisional saja,” pungkasnya. (asy)
