Biaya Kerja di Luar Negeri Rp25 Juta, HILLSI Gandeng Bank BJB
KARAWANG, RAKA – Fasilitasi calon tenaga kerja yang bakal bekerja di luar negeri, Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) bekerjasama dengan BJB berikan pinjaman pembiayaan. Kebutuhan sekali berangkat bisa mencapai Rp50 juta.
Muhtar Somantri, ketua DPC HILLSI mengatakan, seluruh anggota akan membantu calon tenaga kerja dengan syarat dan cara yang mudah. Masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri memperlukan biaya sebesar Rp25 hingga Rp50 juta. Ia menjadikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2011 sebagai acuan untuk menyerap tenaga kerja di Karawang sebesar 66 persen. “Masyarakat yang ingin berangkat harus memiliki uang Rp25 sampai Rp50 juta. Dalam hal ini keterlibatan pemerintah dan Bank BJB sangat diperlukan. Alhamdulillah kami diberikan kepercayaan oleh bupati dan wakil bupati,” paparnya, usai dikukuhkan jadi ketua HILLSI, Selasa (12/7).
Maman Rukmana, kepala Cabang Bank BJB menyampaikan jika masyarakat tidak dapat memperoleh pinjaman secara pribadi, maka pendanaan dapat dilakukan melalui kepala LPK yang telah bergabung dalam HILLSI. Ia berharap agar dapat membangun tenaga kerja dari sisi penunjang keuangan. “Dengan adanya Bank BJB Kolaborasi ini semoga bisa membangun ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang dari sisi penunjang keuangan. Jika calon tenaga kerja tidak bisa melakukan peminjaman secara individu, peminjaman dapat dilakukan melalui pendanaan kepala LPK,” paparnya.
Bupati Kabupaten Karawang Cellica Nurrachadiana meminta HILLSI dapat membantu pemerintah untuk pengurangan angka pengangguran. Ia akan memberikan dukungan penuh dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. “Terima kasih kepada pengurus HILLSI yang telah bersedia membantu pemerintah daerah. Permasalahan biaya untuk keberangkatan calon tenaga kerja kami menuju Jepang dan Korea Selatan mulai menemukan solusi,” ujarnya.
HILLSI dan pemerintah daerah akan bekerjasama pula dengan Bank BJB untuk pemberian kredit pinjaman uang bagi calon tenaga kerja. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi biaya keberangkatan yang selama ini dikeluhkan. Ia menambahkan, bahwa himpunan tersebut akan menjadi tempat bagi masyarakat agar terserap di pasar ketenagakerjaan juga diharapkan calo penyaluran tenaga kerja yang ilegal berkurang. “Mudah-mudahan ke depannya anggota HILLSI dapat membimbing masyarakat kami untuk meraih kesuksesan di tempat kerja dan agar tidak ada lagi masyarakat yang tertipu oleh calo pencari kerja,” sambungnya.
Penandatanganan berkas pengukuhan dilakukan oleh Aep Saepulloh, wakil Bupati Kabupaten Karawang. Ia menyampaikan akan bersama-sama mengatasi perihal keuangan yang dikeluhkan. Pemerintah daerah akan berfokus pada menjaga kredibilitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada. “Masalah keuangan akan kita atasi bersama-sama. Alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki wadah untuk mengatasi animo besar dari masyarakat yang ingin bekerja di Jepang dan Korea Selatan,” ungkapnya.
Asip Suhendar, pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyebutkan, sebelum dikukuhkan himpunan tersebut telah melalui proses panjang. “Sebelum kami kukuhkan pada hari ini, sudah ada beberapa proses tahapan yang diselesaikan terlebih dahulu. Semoga kesempatan ini dapat digunakan oleh pihak SMK dan SMA,” sebutnya. (nad)