Radarkarawang.id – Selain memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi juga akan melakukan pemanggilan terhadap empat menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat mendatang.
Empat menteri itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan hari kemarin.
Suhartoyo menegaskan keputusan pengikutsertaan lima pihak itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon yakni kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Baik DKPP maupun empat menteri yang akan dipanggil pada Jumat (5/4) nanti dipandang penting untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
“Jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2,” katanya.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memastikan empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024.
Enny mengatakan pemanggilan terhadap empat menteri itu akan disampaikan secara sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Akan disampaikan pemanggilan oleh MK secada sah dan patut, sehingga tentunya hadir,” kata Enny kepada wartawan.
Enny menjelaskan empat menteri itu dipanggil dalam sidang sengketa Pilpres 2024 sebagaimana dalil-dalih para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban KPU, hingga keterangan pihak terkait dan Bawaslu.
“Maka yang perlu untuk didalami lebih lanjut empat pihak tersebut,” ujar Enny. (nce)
