KARAWANG, RAKA – Memerangi paham radikalisme dan aksi teror, tidak hanya tugas pemerintah. Tapi juga mahasiswa. Agar tidak hanya sekadar wacana, aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Karawang menggelar diskusi kebangsaan di Aula Ahmad Dahlan Darul Arqam Muhammadiyah Karawang, Jalan Ahmad Dahlan.
Tema yang didiskusikan berkaitan dengan bahaya radikalisme yang sedang marak di masyarakat. Para pemimpin organisasi mahasiswa satu per satu menyampaikan pendapat. Seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Budha Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (PMII), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Ketua IMM Cabang Karawang Ihsan Maulana mengatakan, kesimpulan dalam kegiatan ini yaitu OKP Cipayung Plus harus mengambil peran dalam mengupayakan terwujudnya persatuan dan kesatuan, sehingga dapat mengawal ideologi bangsa dengan menangkal paham radikal yang inkonstitusional sebagai wujud cinta tanah air. “Permenristekdikti No 55 Tahun 2018 tentang pembinaan ideologi bangsa dalam kegiatan mahasiswa di tengah kehidupan kampus menjadi dasar kuat untuk Cipayung Plus Karawang, kembali berperan di lingkungan kampus untuk merajut persatuan dan menangkal paham radikalisme, yang secara sistematis dapat dengan mudah berkembang di setiap kampus,” ujarnya kepada Radar Karawang, akhir pekan kemarin.
Para aktivis mahasiswa ini bersepakat bahwa himbauan Menristekdikti kepada rektor di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, terkait pembentukan unit kegiatan mahasiswa (UKM) Pengawalan Ideologi Bangsa (PIB) harus dengan segera diimplementasikan, karena sinergitas antara organisasi intra dan ekstra kampus dalam UKM PIB, dianggap sebagai langkah strategis yang menjadi bagian penting dalam menghindarkan kampus pada bahaya radikalisme. “Dalam waktu dekat Cipayung Karawang akan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa atau organisasi intra kampus, berkenaan dengan substansi atas perlu dibentuknya UKM PIB,” ujarnya. (psn)
