KARAWANG, RAKA– Wakil Ketua DPRD Karawang, Dian Fahrud Jaman, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Bupati Karawang Aep Syaepuloh dalam menyikapi viralnya video dugaan pesta komunitas sesama jenis di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Karawang. Menurutnya, persoalan yang menyangkut moralitas dan masa depan generasi muda harus ditangani secara serius serta diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dian menegaskan, DPRD Karawang berada di garis yang sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk memastikan kasus yang tengah menjadi perhatian publik tersebut tidak berhenti pada polemik di media sosial semata, melainkan ditindaklanjuti melalui proses yang jelas dan transparan.
“Kita sebagai perwakilan rakyat tentunya tidak diam, dan apa yang diutarakan oleh Bupati Karawang tentunya kami mendukung agar apa yang terjadi soal moralitas dan menyangkut masa depan generasi bisa diselesaikan,”katanya.
Menurutnya, isu yang berkembang saat ini perlu ditelusuri secara menyeluruh guna memastikan fakta yang sebenarnya terjadi. Karena itu, DPRD Karawang mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dan aparat terkait dalam mengumpulkan informasi serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Dian mengungkapkan, pihak legislatif saat ini juga terus berkoordinasi dengan Pemkab Karawang untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi kejadian sekaligus memverifikasi informasi yang beredar luas di media sosial.
Ia juga mendukung pemanggilan terhadap pengelola tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi berlangsungnya kegiatan tersebut.
Menurutnya, klarifikasi dari seluruh pihak yang terkait diperlukan agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat. ”Bila memang itu terjadi di Karawang, pihak-pihak yang berkaitan harus segera dipanggil,” tegasnya.
Sikap DPRD Karawang tersebut memperkuat pernyataan Bupati Karawang Aep Syaepuloh yang sebelumnya meminta agar kasus tersebut diusut tuntas. Bupati juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aktivitas yang dinilai melanggar norma sosial dan ketentuan yang berlaku di wilayah Kabupaten Karawang, termasuk kemungkinan pemberian sanksi hingga pencabutan izin usaha apabila ditemukan pelanggaran berat. (zal)
