JAKARTA, RAKA- Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai belahan dunia telah menimbulkan sinyal pemulihan ekonomi di banyak negara. Ekonomi global diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 5,6%-5,9% (yoy) di 2021 dan kisaran 4,3%-4,9% pada tahun 2022. Namun demikian, pandemi Covid-19 masih akan menjadi tantangan utama perekonomian global dalam jangka pendek. Selain itu, berbagai risiko juga masih membayangi perekonomian global ke depannya, seperti ketidakpastian geopolitik, tapering off The Fed, krisis energi, dan perubahan iklim.
Meskipun saat ini kondisi pandemi di Indonesia sudah semakin membaik dengan kasus harian sudah di bawah 500 kasus dan terendah di ASEAN, namun kondisi pandemi Covid-19 tetap harus diwaspadai karena di beberapa negara sedang terjadi kenaikan kasus kembali. Hanya saja kondisi yang membaik ini tetap perlu disyukuri, mengingat hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun Pemerintah. “Kondisi yang membaik ini telah membuat ekonomi tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy) di Triwulan III-2021. Optimisme terhadap peningkatan perekonomian juga didukung dari sisi demand maupun supply,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara CEO Networking 2021 yang bertema “Stepping up to Regained the Economy”, secara virtual di Jakarta, Selasa (16/11).
Pada sisi demand, Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto menjadi kontributor utama pada sektor perekonomian dan terus terjaga pada pertumbuhan positif. Hal serupa terjadi pada sisi supply di mana berbagai sektor tumbuh positif dan memiliki resiliensi baik di tengah pandemi Covid-19. Sektor yang tumbuh positif antara lain adalah Sektor Industri Pengolahan, Pedagang Besar dan Eceran, Pertambangan, dan Pertanian.
Memasuki Triwulan IV-2021, Menko Airlangga menyampaikan bahwa berbagai indikator utama telah menunjukkan perbaikan. Aktivitas manufaktur telah kembali ke level ekspansif dan terus meningkat ke level tertinggi sejak April 2011 yakni mencapai 57,2. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga memperlihatkan perbaikan signifikan hingga ke level optimis sebesar 113,4. “Sejalan dengan konsistensi penurunan kasus harian Covid-19 yang diiringi pelonggaran PPKM lebih luas, indikator lainnya diperkirakan juga akan mulai kembali menguat di Triwulan IV-2021,” ungkap Menko Airlangga.
Perbaikan di sektor riill juga didukung oleh perbaikan di sektor eksternal. Pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas global telah mendorong berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia hingga 18 bulan berturut-turut dengan akumulasi surplus sepanjang tahun 2021 mencapai US$ 30,8 Miliar. Capaian ini juga didukung oleh strategi kebijakan Pemerintah dalam menjaga pasokan ekspor dan pemberian insentif untuk mendorong ekspor.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kinerja ekspor Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada bulan Oktober 2021 yang mencapai sebesar US$22,03 miliar. Nilai ekspor ini tercatat mengalami kenaikan sebesar 6,89% (mtm) jika dibandingkan ekspor bulan September 2021 dan juga mencatat peningkatan sebesar 53,35% (yoy) atau US$14,36 miliar dibandingkan Oktober 2020. Nilai ekspor ini juga kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, setelah sebelumnya terjadi pada bulan Agustus 2021 yang mencapai US$21,42 miliar.
Peningkatan ekspor di Oktober 2021 tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia, yang tercermin dari nilai serta volume ekspor beberapa komoditas andalan, seperti batubara, crude palm oil (CPO), serta besi dan baja. “Komitmen Pemerintah dalam mengendalikan pandemi juga memberikan sentimen positif di pasar keuangan. IHSG terus menunjukkan perbaikan hingga mencapai level 6.651 per 12 November 2021, lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Nilai tukar rupiah juga telah kembali mendekati ke level sebelum pandemi, yakni di level 14.236/US$ per 12 November 2021,” jelas Menko Airlangga.
Pemerintah akan tetap menjaga fleksibilitas APBN dan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penguatan program perlindungan sosial (perlinsos) yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan akan membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar. Selanjutnya, Pemerintah memberikan dukungan insentif fiskal untuk wajib pajak terdampak Covid-19. Pelaku usaha, baik korporasi maupun UMKM, dapat memanfaatkan insentif ini untuk meminimalisasi biaya sehingga dapat fokus untuk menjalankan operasional bisnisnya selama pandemi.
Pemerintah juga akan tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan. Khusus untuk UMKM, berbagai program telah diberikan antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Per 12 November 2021, total realisasi program PEN telah mencapai Rp483,91 triliun atau 65% dari total pagu anggaran Rp744,77 triliun.
Dukungan peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM juga dijalankan melalui kebijakan KUR. Pemerintah telah meningkatkan plafon pembiayaan KUR di 2021 menjadi Rp285 triliun. Pemerintah juga merelaksasi kebijakan KUR untuk memudahkan pembiayaan bagi UMKM selama masa pandemi, dan menambahkan skema KUR Super Mikro untuk pekerja terkena PHK dan Ibu rumah tangga. Realisasi penyaluran KUR pada 2021 meningkat signifikan dan telah mendekati pola normal dengan realisasi sampai 15 November 2021 mencapai Rp244,22 triliun (85,69% dari perubahan target Rp285 triliun) dan diberikan kepada 6,45 juta debitur. Total outstanding KUR per 15 November 2021 sebesar Rp360,36 triliun yang diberikan kepada 31,17 juta debitur. “Program Kartu Prakerja juga terus diberikan sebagai semi-bansos yang membantu menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi. Program ini juga mendorong peningkatan kemampuan peserta sehingga dapat membantu meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Hingga 2 November 2021, realisasi insentif dari Kartu Prakerja Nasional telah mencapai Rp10,7 triliun, dengan jumlah penerima insentif sebanyak 5,6 juta orang,” ungkap Menko Airlangga.
Reformasi struktural pasca pandemi juga dilakukan melalui UU Cipta Kerja guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, serta keluar dari middle income trap. Undang-Undang ini akan memberikan kemudahan berusaha di seluruh sektor usaha sehingga dapat meningkatkan iklim investasi, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. “Salah satu implementasi UU Cipta Kerja adalah sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Pemerintah juga telah memperluas bidang usaha untuk penanaman modal disertai dengan insentif fiskal dan nonfiskal sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga senantiasa mendorong kerja sama internasional melalui berbagai forum, salah satunya melalui Presidensi G20 Indonesia serta COP26. Forum G20 sendiri akan mendorong peningkatan investasi dan perdagangan internasional, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. Sementara, Forum COP26 akan mendorong penciptaan ekonomi hijau (rendah emisi karbon) yang berkelanjutan. Hal ini tentunya akan menjadi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia di tahun depan. “Koordinasi dan sinergi dengan seluruh stakeholders akan terus ditingkatkan agar momentum pemulihan dapat terjaga. Saya berharap seluruh pihak di industri pasar modal Indonesia juga dapat meningkatkan kontribusinya sebagai sarana alternatif pembiayaan pembangunan ekonomi sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara ini yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi, Direktur Self Regulatory Organization (SRO), dan perwakilan perusahaan tercatat. (rls)
