
radarkarawang.id – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) terus berupaya mengentaskan kawasan kumuh. Namun, penanganan 100 hektare kawasan kumuh terhambat perda (Peraturan daerah).
Plt. Kabid Permukiman Dinas PRKP Kabupaten Karawang Sanny Kurniadi mengatakan, Surat Keterangan (SK) Bupati Karawang terkait kawasan kumuh dikeluarkan setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, SK Bupati Tahun 2019 tentang Kawasan Kumuh di Kabupaten Karawang 327 hektare.
Baca Juga : Dongkrak Pemasaran Produk UMKM
“327 hektare kawasan kumuh tersebut tersebar di 33 kawasan atau desa dan kelurahan di 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang,” katanya, kepada Radar Karawang, Rabu (21/5).
Disampaikannya juga, kawasan kumuh terdapat 7 indikator yang diantaranya keteraturan bangunan, persampahan, jalan lingkungan, penyedian air minum, drainase lingkungan dan pengelolaan air limbah dan penanganan kebakaran.
“Dalam penanganan kawasan kumuh kami telah melakukan pembelian Alat Pemadam Api Ringan (Apar), pengadaan gerobak sampah, pembangunan drainase lingkungan, penyedian air minum, pengelolaan air limbah, termasuk pembangunan Rutilahu dan MCK,” paparnya.
Tonton Juga : GUNUNG GEDE MARAH
Sanny meneruskan, setelah dilakukan penanganan, kawasan kumuh di Kabupaten Karawang pada tahun 2024 tersisa 100 hektare lagi. Adapun SK Bupati tahun 2024 sudah ada namun belum dipublikasi. Kemudian di tahun 2025 sisa kawasan kumuh tersebut kembali akan ditangani dengan pagu anggaran sebesar Rp9 miliar.
“Kami tidak mempunyai targetan berapa hektare yang harus tertangani di tahun ini, tapi kawasan kumuh yang tersisa ini mudah-mudahan dapat diselesaikan di tahun ini,” ujarnya.
Dia pun berharap, agar Perda tentang Penanganan Kawasan Kumuh di tahun ini sudah ada. Jika Perda tersebut sudah maka beberapa dinas dapat terlibat dalam menangani kawasan kumuh.
“Dinas yang dapat terlibat diantaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan ada Perda juga pengajuan bantuan ke provinsi dan pusat pun akan terealisasi,” tutupnya. (zal)