Bansos Corona untuk Warga Miskin
KARAWANG, RAKA – Bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona yang ditunggu-tunggu masyarakat Karawang akhirnya tiba. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana melepas penyerahan bantuan sosial tahap pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, di halaman kantor PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Karawang, Senin (4/5) pagi.
Cellica mengungkapkan, ada sebanyak 100.474 kepala keluarga (KK) yang akan mendapatkan bansos dari Pemprov Jabar. Tahap pertama tersebut, Karawang baru menerima sekitar 5174 paket bantuan yang akan diberikan kepada 1.713 KK. “Kami meminta masyarakat agar sedikit lebih bersabar, karena penyaluran bantuan ini memerlukan waktu yang panjang dengan armada yang cukup banyak. Jumlah 5.174 paket bantuan di tahap pertama ini ditargetkan selesai hari Rabu (6/5) lusa,” ungkap Cellica.
Selanjutnya bantuan tahap kedua, kata Cellica, berita acaranya akan diterima oleh PT POS Indonesia tanggal 8 Mei 2020, dan seterusnya akan diinformasikan kepada masyarakat mengenai bantuan di tahap-tahap selanjutnya, agar masyarakat memiliki kepastian kapan bantuan tersebut bisa diterima. Masih dikatakan Cellica, bantuan Pemprov Jabar bukan merupakan satu-satunya bantuan untuk masyarakat korban terdampak corona, melainkan masih ada bantuan dari presiden, Kemensos, Pemkab Karawang dan pemerintah desa. “Kami berharap penyaluran seluruh bantuan ini maksimal dan kondusif serta tidak ada tumpang tindih, tidak ada masyarakat yang menerima double, sehingga bantuan ini tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak menerima,” ucapnya.
Dijelaskan Cellica, bantuan sosial yang akan diberikan Pemprov Jabar yakni berupa tunai dan pangan non tunai senilai uang Rp500 ribu per Rumah Tangga Sasaran (RTS). Rinciannya, lanjut dia, yakni bantuan tunai senilai Rp150 ribu per keluarga, serta bantuan pangan non tunai mulai dari beras 10 kilogram, terigu 1 kilogram, gula pasir 1 kiloggram, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), vitamin C, mi instan sebanyak 16 bungkus, telur 2 kg, dan minyak goreng 2 liter, semuanya total Rp350 ribu.
Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 Karawang dr Fitra Hergyana menambahka, kemarin penyerahan bantuan untuk enam kecamatan. Masyarakat yang belum mendapatkan dimintanya untuk bersabar. “Hari ini (kemarin) untuk Kecamatan Rengasdengklok, Kotabaru, Banyusari dan Cilamaya, serta sebagian wilayah Pangkalan dan Tegalwaru,” ujarnya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menekankan bansos provinsi yang diberikan di daerah untuk warga terdampak corona, berdasarkan data usulan dari RT/RW di kabupaten/kota. Bansos yang akan diberikan tidak untuk semua warga. Menurut Emil dalam pendataan warga miskin baru kota kabupaten harus mengikuti RT/RW. “Jangan sampai ada gejolak, jangan sampai orang kaya atau orang mampu justru diberikan bantuan,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mewanti-wanti warga yang mampu secara ekonomi namun masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) terkait pandemi Covid-19 sadar diri. Menteri yang juga tokoh Muhammadiyah itu meminta warga yang mampu secara ekonomi tak serta-merta menerima bansos dari pemerintah, untuk program jaring pengaman sosial tersebut. Menurutnya, banyak masyarakat tidak mampu yang lebih membutuhkan bansos ketimbang warga berkecukupan. “Saya mohon kepada masyarakat, kesadaran mereka yang sebetulnya sudah tidak terlalu membutuhkan, untuk undur diri dan tidak ada di dalam lis supaya (bantuan) dialihkan kepada mereka yang memang lebih membutuhkan,” kata Muhadjir.
Muhadjir menambahkan, selain masih banyak warga tidak mampu, jumlah bansos untuk penanggulangan corona. Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) itu pun meminta warga yang secara ekonomi mampu untuk sadar diri. “Saya mohon kesadarannya kepada warga masyarakat. Bagaimanapun jumlah bantuan ini sangat terbatas, walaupun dari berbagai sumber baik dari pemerintah daerah, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Kementerian Pertanian, tetapi tetap akan tidak cukup,” tuturnya.
Selain itu, Muhadjir juga meminta para ketua RT, ketua RW, dan kepala desa melakukan pendataan secara cermat. Sebab, data dari bawah itulah yang menjadi acuan pemerintah dalam menyusun daftar penerima bansos. “Datanya terus berubah-ubah, karena data ini baru diambil dari lapangan bukan data yang sudah tetap dalam DTKS (Data Terpadu Kesejeahteraan Sosial),” tegas pria Madiun itu. (psn/dis/jp)
