KARAWANG, RAKA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bersama dengan stakeholder terkait mengadakan Rapat Koordinasi TPPS tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan untuk mengatasi persoalan stunting.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sofiah mengatakan, angka stunting di Karawang pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,1 dari angka 14 persen menjadi 17,1 persen. Adanya rapat koordinasi tersebut untuk membahas upaya dan program yang akan dilakukan agar dapat menurunkan angka stunting pada tahun 2024 menjadi 14 persen. “Arahan pak Wakil Presiden pada saat rapat TPPS pusat harus dilakukan analisis penyebab terjadinya pelambatan penurunan pravelensi stunting. Mempertimbangkan kondisi di atas dan dalam waktu yang tersedia untuk implementasi program kita harus kerja ekstra menjadi 14 persen pada tahun 2024,” ujarnya, Senin (10/6).
Langkah yang akan dilakukan berupa pendataan, penimbangan, pengukuran kepada tiga sasaran sekaligus. Ia mengatakan sasaran ini terdiri dari calon pengantin (Catin), ibu hamil dan anak di bawah usia 5 tahun. Selanjutnya seluruh data hasil akan dilaporkan pada akhir Juni. Tujuan lain dari diadakan rapat itu agar dapat meningkatkan konvergensi kinerja dari semua pemerintah. “Harus dilakukan inovasi dan upaya optimal untuk memastikan pencapaian target dengan melaksanakan kegiatan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting. Pelaksanaan pengukuran dan intervensi stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran kepada tiga sasaran yaitu calon pengantin, kemudian ibu hamil, bayi di bawah 5 tahun secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada Bulan Juni dan harus dilaporkan pada akhir bulan. Dalam salah satu strategi dalam akselerasi pengukuran dan intervensi pencegahan stunting akan dilaksanakan rapat koordinasi untuk mengoptimalisasikan kegiatan dari masing-masing OPD di Kabupaten Karawang. Selain itu rapat koordinasi dilaksanakan untuk meningkatkan konvergensi dalam pelaksanaan intervensi serentak dalam dukungan pemerintah Kabupaten, kecamatan dan desa,” lanjutnya.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengungkapkan setelah melaksanakan rapat koordinasi, maka akan diterbitkan surat edaran untuk mengadakan rapat pembahasan di setiap kecamatan ketika rapat minggon. Setelah itu pengaplikasian program akan berjalan mulai Kamis (13/6). “Kita sudah mulai harus bergerak, saya meminta buatkan surat untuk melaksanakan rapat di setiap kecamatan. Mulai hari ini panggil semua kepala desa di setiap kecamatan, semua harus betul-betul melaksanakan. Sampaikan kepada seluruh Puskesmas untuk hadir rapat dengan camat besok di rapat minggon, setelah itu saya minta minimal hari Kamis sudah mulai semua penimbangan, pendataan dan pengukuran. Seluruh babhinsa, Kapolsek, KUA mendampingi di setiap kecamatan juga hadir untuk rapat besok,” ungkapnya.
Jumlah anak stunting saat ini di Karawang sebanyak 2.900. Meski begitu, Aep menegaskan wajib untuk memastikan kembali jumlah tersebut. Kemudian bagi semua anak stunting wajib untuk dilakukan penimbangan ulang. “Saya sampaikan di bulan sekarang untuk pendataan anak-anak stunting. Data di kita kurang lebih ada 2.900 harus dipastikan. Ke dua ada penimbangan untuk anak yang stunting, timbang ulang. Setelah ditimbang baru di ukur. Kami ingin memastikan Kabupaten Karawang pendataan harus betul-betul akurat. Penimbangan minimal sampai akhir bulan sekarang,” imbuhnya.
Ia menerangkan anak stunting di Kecamatan Pangkalan setelah dilakukan intervensi dari salah satu perusahaan saat ini mengalami pengurangan. Data awal sebanyak 115 menjadi 88 anak. Intervensi berupa pemberian satu butir telur setiap hari, susu kemudian ikan lele kepada anak stunting. “Kalau untuk di Pangkalan ternyata sisanya ada 88 orang, intervensinya berupa pemberian telur, susu dan ikan lele. Penyebabnya pertama dengan stunting baru, calon pengantin harus diperhatikan karena cantin anemia dengan anemia akan menghasilkan anak stunting baru. Targetnya 2024 mudah-mudahan bisa turun di angka 10,7 persen untuk tahun 2025,” tutupnya. (nad)
