Radarkarawang.id- Menanggapi terkait polemik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Karawang, Asep Irawan Syafei tegaskan Mukab Hotel Mercure sah secara hukum.
Pernyataan tegas datang dari tokoh pengusaha Karawang, Asep Irawan Syafei terkait polemik kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Karawang.
Pria yang akrab dengan sapaan Kang Ais ini secara terbuka menyebut Mukab di Hotel Mercure memiliki dasar hukum yang sah.
Kang Ais menegaskan, salah satu rujukan adalah surat resmi dari Kadin Pusat tertanggal 11 Oktober 2024 tentang hasil asistensi organisasi.
Baca Juga: Tak Hanya Satu Orang? Korban Guru Bejat di Karawang Diduga Lebih dari Satu Siswa
Menurut Kang Ais, dalam surat tersebut menyebutkan adanya pencabutan terhadap putusan Kadin Karawang yang sebelumnya Kadin Provinsi Jawa Barat keluarkan.
“Saya sudah menelusuri melalui jejaring saya di Kadin pusat, terkait SK nomor Skep/220/DP/XI/2025 Tanggal : 25 November 2025, tanda tangan Ketum Anindya Bakrie serta hal-hal lain. Maka kami bersepakat bahwa Mukab versi Mercure yang sah,” tegasnya.
Kemudian, Kang Ais juga menyatakan sikap personalnya dengan mencabut keterlibatan dirinya sebagai Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam SK Nomor: Skep/0284/DP/X/2024.
“Saya menyatakan mencabut dan mengundurkan diri dari kepengurusan mereka, karena dasar hukumnya tidak berada dalam koridor organisasi,” ujar Kang Ais.
Sebaliknya, Asep menilai bahwa Mukab di Hotel Mercure justru memiliki legitimasi yang kuat. Hal itu karena forum tersebut sejalan dalam struktur organisasi, baik oleh Kadin Provinsi Jawa Barat maupun Kadin Pusat.
Lebih jauh, Kang Ais mengajak seluruh pengusaha di Karawang untuk tidak terjebak dalam konflik dualisme kepengurusan yang berkepanjangan saat ini.
“Sudah saatnya kita menurunkan ego, bersatu dalam barisan Kadin Karawang yang sah dan diakui. Kadin harus menjadi rumah besar pengusaha, bukan arena konflik pribadi dll,” katanya.
Kang Ais juga menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi ini, agar tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kadin Karawang harus menjadi episentrum kekuatan pengusaha dan penggerak ekonomi di masa depan. Kalau tidak segera selesai, konflik ini justru akan merugikan dunia usaha itu sendiri,” pungkasnya. (asy)
