JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia memberikan atensi serius terhadap fenomena antrean panjang pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan yang dihimpun hingga 13 Oktober 2026, lembaga pengawas pelayanan publik ini mendesak Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan langkah perbaikan komprehensif pada sistem distribusi dan pelayanan.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, mengungkapkan bahwa antrean kendaraan yang mengular, khususnya untuk jenis BBM Pertalite dan Solar, telah terjadi di berbagai daerah seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam beberapa kasus, durasi antrean dilaporkan mencapai hingga dua jam, yang mengindikasikan adanya gangguan signifikan dalam ketersediaan pasokan di tingkat pengecer atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Ombudsman RI meminta Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan pembenahan dalam pendistribusian dan pelayanan BBM, guna mengurai antrean panjang yang terjadi di berbagai daerah,” tegas Hery Susanto dalam keterangan resminya.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, Ombudsman menemukan sejumlah indikasi permasalahan utama. Selain kendala logistik dan keterlambatan pengiriman, terdapat ketidaksesuaian antara kuota yang ditetapkan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Hery juga menyoroti adanya potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui modus operandi seperti penggunaan banyak barcode serta kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
“Berdasarkan hasil pemantauan Ombudsman, antrean BBM terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan non-subsidi, serta belum optimalnya sistem pengawasan distribusi,” jelas Hery.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Ombudsman RI mendorong penguatan peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam melakukan pengawasan ketat agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Selain itu, PT Pertamina (Persero) diminta untuk meningkatkan keandalan sistem digitalisasi di setiap SPBU guna mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir celah kecurangan.
“Kami mendorong BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Selain itu, PT Pertamina (Persero) perlu memperbaiki sistem digitalisasi di SPBU agar pelayanan lebih cepat dan efisien,” pungkas Hery Susanto.
