KARAWANG, RAKA – Program pemberian makanan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah mulai digencarkan di Karawang. Pemerintah setempat merasa keberatan untuk mendirikan dapur karena biaya untuk membeli peralatannya cukup mahal.
Sebanyak 3.000 porsi makanan bergizi telah didistribusikan kepada siswa SD, SMP, dan SMA. Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan gizi anak-anak guna meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan.
Bupati Karawang, Aep Syaepulloh menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam mendukung program ini.
“Kodim menyiapkan lahan yang dibangun oleh BGN (Badan Gizi Nasional), sementara pemerintah daerah hadir dengan dukungan sarana seperti kebutuhan lainnya. Mudah-mudahan sinergi ini terus berjalan dengan baik,” ujarnya.
Meskipun program telah berjalan, evaluasi lebih lanjut masih dalam proses. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa pelaksanaan program MBG ini akan selaras dengan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam hal anggaran, pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi melalui APBD murni. Namun, petunjuk teknis (juknis) dan struktur organisasi tata kerja (SOTK) program masih menunggu penyelesaian.
“Kalau pemerintah harus membuat dapur sendiri, tantangannya cukup berat karena biaya peralatan tinggi. Saya lebih mendorong pemberdayaan sumber daya yang sudah ada, dengan dukungan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan,” jelas Bupati Aep.
Baca Juga : Jalan Utama Sedari Terputus, 350 Jiwa Terisolir
Sinergi untuk keberlanjutan program ini, pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada daripada memulai dari awal dengan biaya yang besar. Fokusnya adalah memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan efektif dan efisien.
“Yang terpenting adalah bagaimana anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang terjamin kualitasnya. Kami akan terus memantau dan mengontrol program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Program MBG ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di Karawang, sekaligus menjadi model kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan instansi lainnya. (cr1)
