Radarkarawang.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kekurangan 147 dapur makan bergizi gratis (MBG) lagi, Bupati Karwang bentuk satuan tugas (satgas) MBG.
Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki target minimal 200 dapur MBG pada 2026 mendatang. Yang sudah terbentuk baru 53 dapur.
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyatakan bahwa Pemkab Karawang tidak tinggal diam. Salah satu langkah konkret adalah membentuk Satgas Khusus MBG.
Satgas MBG melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas, Kodim, Polres, hingga Kejaksaan Negeri. “Satgas MBG terdiri dari berbagai pihak, termasuk Pak Ridwan Salam, Kodim, dan Polres,” kata Aep usai menghadiri rapat koordinasi MBG di Karawang, Rabu (1/10).
Aep menegaskan, upaya pemerintah tidak hanya membangun dapur MBG secara fisik, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dapur berjalan sesuai standar gizi dan keamanan pangan.
Salah satu strategi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap dapur-dapur yang telah beroperasi.
Baca Juga: Hewan Peliharaan Divaksin Rabies
“Kita akan mulai monev ke dapur-dapur. Kita ingin memastikan bahwa mereka sudah sesuai standar. Kami ingin jadikan dapur-dapur ini sebagai pilot project, karena alhamdulillah sejauh ini di Karawang belum ada kasus keracunan makanan,” kata Aep.
Salah satu perhatian utama dalam pengelolaan MBG adalah kualitas bahan makanan, terutama daging, ayam, telur, dan sayur-sayuran harus layak makan.
Aep menekankan semua pihak yang terlibat harus memastikan bahan makanan yang digunakan dalam MBG dalam kondisi segar dan layak konsumsi.
“Kalau sayur sudah layu, daging atau telur sudah lama, ya jangan diterima. Kita harus tegas. Ini menyangkut kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan distribusi makanan bergizi, Pemkab Karawang juga menggandeng Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) untuk kolaborasi.
Tonton Juga: Bangunan Peninggalan Belanda Bekas Pekerja PJKA
Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan standar penyajian makanan, mengingat para penyedia jasa boga sudah berpengalaman melayani berbagai perusahaan di Karawang.
“Kita ajak APJI untuk menyampaikan bagaimana menyajikan makanan yang baik. Mereka ini kan sudah terbiasa dengan sistem pengiriman ke perusahaan-perusahaan,”katanya.
Aep memastikan bahwa setiap dapur MBG akan menjalankan protokol gizi yang pemerintah tetapkan. Hal ini merupakan inti dari program MBG.
Tujuannya bukan hanya mengenyangkan, tapi juga memberikan asupan gizi seimbang. “Standar gizi itu sudah ada. Dan itu harus berjalan,” tegasnya.
Aep menegaskan keberhasilan program MBG membutuhkan komitmen kolektif dari pemerintah, terus juga pelaku usaha, masyarakat, dan semua elemen yang terlibat.
“Nanti Pemkab juga akan membangun dapur MBG. Jadi kami tidak hanya memerintah, tapi juga ikut terlibat langsung. Saya bersama Pak Dandim, Kapolres, dan Kajari akan terus mengawal ini. Karena ini soal masa depan generasi kita,” tutup Aep. (uty)
