
KARAWANG,RAKA- Badan Gizi Nasional (BGN) meminta relawan yang bekerja di dapur makan bergizi gratis berasal dari kalangan miskin yang berada di desil 1 dan 2. Sementara saat ini banyak relawan yang berada di atas desil 4.
Salah seorang relawan MBG di Karawang yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku posisinya saat ini sebagai relawan di dapur MBG terancam diberhentikan. Pasalnya, yang menjadi relawan harus berada di desil 1 dan 2.
“Tadi udah rapat, katanya harus desil 1 sampai 2, sementara saya setelah dicek berada di desil 4,” keluhnya, Senin (6/7).
Menurutnya, persyaratan ini baru mau diberlakukan saat ini. Sementara, perempuan berkerudung ini sudah menjadi relawan MBG sejak beberapa bulan yang lalu dan di awal ia bekerja tidak ada persyaratan desil.
“Pas awal perekrutan tidak ada syarat desil, sekarang-sekarang saja ada. Saya jadi bingung, desil saya 4, bagaimana nanti kalau diberhentikan?” tanyanya.
Saat ini, lanjutnya, relawan yang sudah bekerja banyak yang memiliki desil tinggi. Oleh karena itu, ia memohon ada kebijakan lain agar ia bisa tetap bekerja.
“Saya butuh pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” paparnya.
Hal senada juga dikatakan relawan lainnya, Ahmad (29). Menurutnya, penerapan desil 1 dan 2 baru diinformasikan saat ini. Dapur yang sudah rapi menyusun calon relawan harus merombak lagi.
“Minimal 30 persen dari relawan yang ada harus desil 1 sampai 2. Ini baru sekarang harus seperti itu, kemarin-kemarin tidak ada persyaratan ini,” paparnya.
Tidak hanya relawan, sebelumnya BGN mulai menyiapkan kebijakan refocusing atau penajaman sasaran Program MBG dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, termasuk kondisi sosial ekonomi yang tercermin dalam tingkatan desil.
Meski demikian, BGN belum menetapkan batas desil tertentu yang akan menjadi syarat penerima maupun non-penerima MBG. Ukuran desil hanya menjadi salah satu indikator dalam penyusunan formula kebijakan.
“Saya sudah mengatakan ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi yang tadi mungkin salah satu parameternya ada desil, kemudian akses terhadap pemenuhan gizi, nah itu masih kami olah ya, masih kami ramu kriteria yang tepat seperti apa. Dan indikator itu intinya memang akan membantu kami dalam membuat kebijakan,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Kamis (18/6) lalu.
Menurut dia, formula final masih dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan efektivitas program.
“Tapi kalau sekarang ditanya “Bu, persisnya apa?”, nah formula itu yang masih kami susun ya. Jadi ini mohon maaf nih karena kami juga baru ini ya, dan kami
benar-benar mengejar untuk data dan sebagainya,” ungkapnya.(jpg/rk)



