KARAWANG, RAKA- Sebanyak 1.200 rumah tidak layak huni di Kabupaten Karawang mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026. Program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut merupakan bagian dari 3.100 bantuan yang diperjuangkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda untuk wilayah daerah pemilihan (dapil) V Jawa Barat.
Huda mengatakan, selain Karawang, program BSPS juga menyasar 1.000 rumah di Kabupaten Bekasi dan 900 rumah di Purwakarta. Dengan demikian, total bantuan yang disalurkan di tiga daerah tersebut mencapai sekitar 3.100 rumah.
Hal itu disampaikan Huda saat menyerahkan bantuan BSPS kepada puluhan warga Kecamatan Lemah Abang di Aula Kantor Desa Pulo Mulya, Kabupaten Karawang. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati, Ketua Fraksi PKB DPRD Karawang Mulyana, para kepala desa se-Kecamatan Lemah Abang, serta warga penerima bantuan.
“Alhamdulillah, tahun 2026 ini kami telah melakukan bedah rumah sebanyak 3.000-an rumah,” kata Huda, Senin (2/11).
Menurut Huda, bantuan sebesar Rp 20 juta per rumah memang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan renovasi. Namun, anggaran tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Ia menjelaskan, keterbatasan nilai bantuan tidak terlepas dari besarnya jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia yang mencapai sekitar 26 juta unit. Sementara itu, pemerintah menargetkan penanganan sekitar 300 ribu rumah setiap tahun dengan anggaran Rp 10 triliun.
“Kenapa hanya Rp20 juta? Karena rumah yang tidak layak huni di seluruh Indonesia ada 26 juta. Pemerintah mencicil penanganannya sekitar 300 ribu rumah per tahun dengan anggaran Rp10 triliun,” jelasnya.
Selain program bedah rumah, Huda menyebut pihaknya juga tengah memperjuangkan sejumlah program lain untuk membantu masyarakat, di antaranya penyediaan air bersih dan pembangunan infrastruktur irigasi.
Sementara itu, salah seorang penerima BSPS asal Desa Karang Tanjung, Kecamatan Lemah Abang, Ardi (60), mengaku bersyukur mendapat bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang sudah dalam kondisi memprihatinkan.
Meski demikian, ia mengaku masih harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 30 juta dari hasil pinjaman untuk menyelesaikan renovasi rumah. Tambahan biaya tersebut diperlukan karena ia juga memperluas bangunan sekitar dua meter ke bagian belakang.
“Syukur alhamdulillah, dengan adanya program BSPS dari pemerintah dapat membantu meringankan biaya renovasi rumah saya yang sudah mau roboh. Meski harus nombok Rp 30 juta dari hasil utang pinjam karena rumahnya ditambah dua meter ke belakang,” ungkapnya.
Ia berharap, nilai bantuan BSPS ke depan dapat ditingkatkan agar masyarakat penerima tidak terlalu terbebani biaya tambahan saat memperbaiki rumah. “Kalau bisa, Pak Dewan, ke depan bantuannya jangan hanya Rp 20 juta. Bisa ditambah lagi agar lebih meringankan beban masyarakat,”tutupnya. (zal)
