Purwakarta

APBD 2019 Rp2,1 Triliun

PURWAKARTA, RAKA – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta yang digelar Jumat (30/11) menjadi rapat yang paling penting sebelum memasuki tahun 2019.

Rapat paripurna tersebut membahas nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RAPBD Tahun Anggaran 2019 itu disebutkan, RAPBD 2019 adalah Rp2,1 triliun.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, masih ada isu pembangunan yang mesti dicapai selama periode kepemimpinannya. Ketuk palu APBD murni 2019 harus menjawab dan jadi solusi atas lima isu pembangunan. “Di antaranya optimalisasi dan ketersediaan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) infrastruktur wilayah,” kata Anne, menyampaikan penjelasan di DPRD Purwakarta, Jumat (30/11).

Selanjutnya menyoal ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungan, optimalisasi pembangunan ekonomi untuk mengentas kemiskinan, dan yang tak kalah penting menyangkut profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik berbasis teknologi, tata kelola desa dan kepariwisataan. “Ini merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan pembangunan Purwakarta istimewa,” lanjut Anne.

Pembahasan nota kesepakatan ini, merupakan yang pertama bagi Anne sebagai bupati Purwakarta. Masih banyak pekerjaan yang tertunda dan mesti diselesaikan.

Sementara Wakil Ketua DPRD Neng Supartini mengatakan, untuk saat ini DPRD akan mendorong pembangunan suprastruktur. “Infrastruktur sudah jadi terget sebelumnya, sekarang kita fokus ke isu pengangguran, ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Karena koperasi di Purwakarta lumpuh,” terangnya.

Dia juga mengatakan, akan fokus pada isu sentral pemerintah pusat, terkait menimimalisir korupsi lalu masalah ekonomi kerakyatan, dan koperasi yang masih belum optimal. “saya berharap pembentukan koperasi di level desa ada. Itu jadi bahan masukan kita untuk melihat ke depan, bupati harus fokus ke ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (ris)

Related Articles

Back to top button