KARAWANG,RAKA- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Karawang kritik pemerintah kabupaten (pemkab) soal pemberdayaan pemuda di Kabupaten Karawang.
Ketua PC PMII Karawang Mardhika memandang pemuda sebagai aktor strategis dalam denyut pembangunan daerah. Pemuda bukan sekadar objek statistik yang dipajang dalam laporan tahunan, melainkan subjek perubahan yang seharusnya menjadi motor penggerak kemajuan.
“Sayangnya, di Karawang hari ini, jumlah pemuda yang segede gaban justru lebih sering diperlakukan sebagai angka, bukan kekuatan,” katanya, Minggu (25/1).
Secara kuantitatif, Karawang dianugerahi bonus demografi yang luar biasa. Populasi usia muda membeludak, sementara investasi industri terus berdatangan. Namun pertanyaannya sederhana sekaligus menggelitik: apakah pemuda Karawang disiapkan untuk menjadi pelaku utama pembangunan, atau hanya penonton yang berdiri di balik pagar pabrik?
“Peran pemuda sejatinya adalah peran krusial yang harus ditopang oleh peta jalan yang jelas. Tanpa roadmap kepemudaan yang terukur dan berorientasi jangka panjang, peran pemuda akan berhenti sebatas jargon dalam sambutan seremonial,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan ekonomi, sosial, hingga budaya sangat ditentukan oleh kapasitas pemudanya. Jika kapasitas ini diabaikan, maka bonus demografi berubah menjadi beban demografi. Ironisnya, besarnya angka pemuda di Karawang tidak dibarengi dengan blueprint kepemudaan yang konkret. Kita melihat program kepemudaan berjalan tambal sulam, cenderung formalitas, dan miskin keberlanjutan.
Pelatihan hadir sebatas menggugurkan anggaran, bukan meningkatkan kualitas. Forum pemuda ramai saat foto bersama, namun sepi ketika bicara arah dan tujuan.
Padahal, investasi yang terus masuk ke Karawang membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, kritis, dan berdaya saing. Tanpa pembekalan kapasitas yang memadai, pemuda Karawang berpotensi hanya menjadi tenaga kasar di tanahnya sendiri, sementara posisi strategis diisi oleh mereka yang lebih siap.
“Di titik ini, pertumbuhan ekonomi justru berjarak dengan kesejahteraan pemuda lokal,” tutur Mardhika.
PMII menilai, lanjutnya, sudah saatnya pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan berhenti terbuai oleh kebanggaan semu atas “banyaknya pemuda”.
Angka yang segede gaban tanpa arah hanya akan melahirkan kebingungan massal. Yang dibutuhkan bukan sekadar data statistik, melainkan visi kepemudaan yang jelas: mau dibawa ke mana pemuda Karawang, disiapkan dengan kapasitas apa, dan dilibatkan dalam peran apa.
“Jika tidak, pemuda akan terus menjadi tema pidato, bukan mitra pembangunan. Dan Karawang akan mencatat sejarah kelam: memiliki jumlah pemuda yang besar, tetapi gagal menjadikannya kekuatan. Sebab pada akhirnya, pembangunan tanpa pemuda yang berdaya hanyalah pembangunan yang kehilangan jiwa,” terangnya.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal isu kepemudaan, PMII Kabupaten Karawang menegaskan bahwa kritik ini bukan sekadar wacana. Dalam waktu dekat, PMII Karawang akan meminta giat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang guna membahas secara serius evaluasi anggaran kepemudaan Tahun 2025 serta pelaksanaan anggaran Tahun 2026 yang sedang berjalan.
“Sekaligus mendorong lahirnya blueprint kepemudaan Karawang yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada penguatan kapasitas pemuda lokal,” ujarnya.
PMII memandang, tambah Mardhika, tanpa evaluasi anggaran yang transparan dan arah kebijakan yang jelas, isu kepemudaan hanya akan berputar dalam retorika. “Karena itu, PMII memilih berdiri di garis depan mengawal, mengkritik, dan memastikan pemuda Karawang tidak terus-menerus menjadi angka yang segede gaban, tetapi benar-benar menjadi kekuatan strategis pembangunan daerah,” tutupnya. (asy)
