KARAWANG, RAKA – Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengingatkan 31 pejabat yang baru dilantik agar tidak bekerja secara sektoral dan saling melempar tanggung jawab dalam menjalankan program pemerintah daerah. Seluruh pejabat diminta memperkuat koordinasi dan memastikan persoalan masyarakat ditangani tanpa terhambat sekat kewenangan antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Penegasan itu disampaikan Aep saat melantik 31 pejabat administrator, pejabat pengawas, kepala puskesmas, dan kepala sekolah di Aula Husni Hamid, Jumat (23/10).
Aep menegaskan, pejabat pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan saya, semuanya harus betul-betul bisa mengimplementasikan arah kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Kita ini tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja bersama-sama,” katanya, Jumat (23/10).
Menurutnya, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran pemerintah, termasuk pejabat yang tidak memiliki kewenangan langsung terhadap suatu pekerjaan.
Ia mencontohkan, ketika terdapat pekerjaan infrastruktur di suatu kecamatan, camat setempat tetap harus melakukan pemantauan. Begitu pula ketika muncul persoalan di lingkungan sekolah, pejabat terkait diminta ikut mencari solusi, bukan justru menghindar dengan alasan kewenangan.
“Jangan sampai ada pekerjaan di Cilamaya, misalnya, kemudian dianggap hanya urusan PUPR. Camat harus hadir, minimal mengecek. Begitu juga kalau ada persoalan di sekolah, jangan mengatakan itu bukan pekerjaan kami,” tegasnya.
Aep menilai, pola kerja yang hanya berorientasi pada tugas masing-masing dinas berpotensi menghambat penyelesaian persoalan di lapangan. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan pengawasan hingga tingkat bawah harus diperkuat agar program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Saya bekerja bukan untuk mereka, tetapi untuk masyarakat. Prinsipnya, apa yang menjadi harapan masyarakat harus kita upayakan untuk diwujudkan,” tegasnya.
Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik memberikan perhatian terhadap berbagai sektor pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga penyediaan ruang terbuka hijau (RTH).
Di bidang pendidikan, Aep mengingatkan kepala sekolah agar menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan kebijakan penggratisan lembar kerja siswa (LKS) dan modul pembelajaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sekarang dunia pendidikan sudah saya ubah. LKS dan modul sudah saya gratiskan. Tinggal bagaimana kualitasnya harus bagus dan memberikan yang terbaik buat masyarakat,” ungkapnya.
Melalui pelantikan tersebut, Aep berharap para pejabat segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing dan mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Ia menekankan, keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan administratif, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. (zal)
