PURWAKARTA, RAKA – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta pada tahun 2026 disebut sedang tidak baik-baik saja. Tekanan fiskal yang berat, ditambah beban utang lama, membuat ruang gerak anggaran daerah semakin sempit.
Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Sri Jaya Midan, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang membebani APBD saat ini adalah kewajiban pembayaran utang iuran BPJS Kesehatan yang berasal dari periode pemerintahan sebelumnya.
Menurut Midan, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk berpikir ekstra keras dalam mengelola keuangan. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran kini bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Purwakarta harus ekstra efisien dan terus menggali potensi PAD, karena tahun ini keuangan kita cukup berat,” ujarnya, Selasa (14/4).
Beban yang dimaksud bukan angka kecil. Pemkab Purwakarta tercatat masih memiliki kewajiban pembayaran utang BPJS yang jika ditotal mencapai lebih dari Rp20,8 miliar. Utang tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahun anggaran, yakni 2020–2021 sebesar Rp7,88 miliar serta 2023–2024 sebesar Rp12,98 miliar.
Midan menegaskan, utang tersebut tetap harus diselesaikan, meskipun konsekuensinya bisa berdampak langsung pada program pembangunan. Ia mengingatkan, jika tidak diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka sektor infrastruktur berpotensi menjadi korban.
“Hutang ini tentu harus dibayar. Dampaknya bisa mengganggu pembangunan infrastruktur jika kita tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah,” katanya.
Sementara itu, bayang-bayang kebijakan masa lalu kembali mencuat. Nama mantan Bupati Anne Ratna Mustika ikut disorot seiring munculnya utang yang dinilai cukup besar di sektor kesehatan.
Di tingkat masyarakat, reaksi mulai bermunculan. Sejumlah warga di Kecamatan Wanayasa mempertanyakan transparansi dan efektivitas pengelolaan anggaran kesehatan pada periode sebelumnya.
Sofyan, salah satu warga, mengaku heran dengan munculnya utang tersebut. Ia mempertanyakan ke mana aliran anggaran yang seharusnya digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat.
“Aneh, uangnya ke mana? Itu kan anggarannya untuk kesehatan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kritik serupa juga disampaikan Asep, warga lainnya. Ia menilai kondisi infrastruktur pada masa lalu tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang optimal.
“Bahkan waktu itu pembangunan infrastruktur sangat kurang, jalan banyak yang ancur. Entah gimana cara kerjanya, tentu bikin kami kecewa,” katanya.
Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan keuangan daerah bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Di tengah tekanan utang dan tuntutan pembangunan, Pemkab Purwakarta kini dihadapkan pada ujian besar: menyeimbangkan kewajiban masa lalu dengan harapan masa depan. (yat)
