KARAWANG, RAKA – Pemerintah Kabupaten Karawang menyiapkan langkah khusus untuk mendorong masyarakat dari kelompok desil 1 hingga desil 3 agar memiliki akses lebih besar terhadap lapangan pekerjaan. Salah satunya melalui program pengarahan dan pemeriksaan calon tenaga kerja yang menyasar 393 warga dari desa dan kelurahan di Kabupaten Karawang.
Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Karawang ke-393. Selain program khusus tersebut, Pemkab Karawang juga akan membuka Job Fair Online 2026 dengan menyediakan sekitar 2.000 lowongan pekerjaan bagi masyarakat Karawang mulai 1 hingga 30 September 2026.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, program 393 calon tenaga kerja tersebut merupakan salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani persoalan kemiskinan.
“Terutama untuk masyarakat Kabupaten Karawang, insya Allah ini ada 2.000 lowongan pekerjaan. Tapi hari ini kami menentukan 393 masyarakat yang ada di desa-desa,” katanya, Rabu (2/9).
Menurutnya, 393 calon tenaga kerja tersebut diprioritaskan dari kelompok desil 1 sampai 3. Pemkab Karawang meminta peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di setiap desa dan kelurahan untuk membantu menjaring masyarakat yang menjadi sasaran program. Karawang sendiri memiliki 309 desa dan kelurahan. Dengan melibatkan PSM hingga tingkat desa dan kelurahan, pemerintah berharap masyarakat yang masuk kelompok prioritas tersebut dapat benar-benar memperoleh kesempatan bekerja.
“Desil satu sampai tiga ini apa yang menjadi prioritas kami, prioritas saya sebagai pemerintah daerah. Ini untuk mengangkat masalah kemiskinan,” ujarnya.
Aep menegaskan, pemerintah daerah tidak menjanjikan jabatan tertentu kepada para calon tenaga kerja. Yang menjadi target utama adalah membuka akses agar mereka bisa masuk dan bekerja di perusahaan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Ia mengaku, telah berkomunikasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta forum HRD perusahaan di Karawang untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dari kelompok tersebut.
“Kami tidak minta untuk mereka dipekerjakan jadi manajer atau jadi apa. Tapi minimal mereka dipekerjakan. Perempuan misalkan bisa beres-beres, laki-laki pun bisa bekerja sesuai kebutuhan di perusahaan,”terangnya.
Menurut Aep, nantinya pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) akan berkolaborasi dengan Apindo dan forum HRD untuk mengarahkan para calon tenaga kerja ke perusahaan yang membutuhkan.
Ia berharap, keberadaan industri di Kabupaten Karawang tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya warga yang berada dalam kelompok ekonomi paling rentan.
“Ini langkah nyata yang harus kami selesaikan. Keberadaan perusahaan tentunya juga betul-betul bisa memberikan dampak terhadap masyarakat Kabupaten Karawang,” tegasnya.
Terkait tingginya jumlah masyarakat yang mendaftar dalam program lowongan kerja tersebut, Aep menilai hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Tingginya pendaftar menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penerimaan tenaga kerja di perusahaan.
“Kalau Yamaha ada kebutuhan lowongan, nanti mereka akan dites oleh Yamaha. Kami hanya mengajak teman-teman perusahaan,” ujarnya.
Pemkab Karawang, kata Aep, hanya berperan memfasilitasi prosesnya. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui sistem Job Fair Online sehingga tidak harus mendatangi perusahaan satu per satu hanya untuk menyerahkan lamaran.
“Biaya tentunya masyarakat tidak usah jauh-jauh ke perusahaan, bawa lamaran, belum apa-apa sudah keluar ongkos. Kalau ini kan langsung,” katanya.
Untuk mendukung proses seleksi, Pemkab Karawang juga menyiapkan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tes maupun tahapan lainnya. Aep juga memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk meminta uang kepada masyarakat. Ia menegaskan seluruh proses pendaftaran dan fasilitasi dari pemerintah daerah gratis.
“Tidak ada pungutan biaya apa pun. Saya sampaikan tegas. Semua gratis,” ujarnya.
Karena itu, apabila ditemukan pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan program tersebut, Aep meminta masyarakat segera melaporkannya.
“Kalau misalkan ada, itu oknum,” tegasnya.
Menurut Aep, pemerintah daerah telah menyiapkan kanal pengaduan melalui Disnakertrans. Ia juga mengingatkan para pihak yang terlibat dalam program tersebut agar tidak mencederai tujuan utama program yang dinilai sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan.
“Kita tugas yang mulia. Jangan nanti ada masyarakat ngomong sama saya,” katanya.
Aep menyebut dirinya juga kerap menerima laporan langsung dari masyarakat melalui pesan pribadi di media sosial. Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program perekrutan tenaga kerja agar menjalankan proses secara transparan.
“Sekarang masyarakat sudah pintar. Kalau ada apa-apa, mereka bisa langsung menyampaikan,”tutupnya. (zal)
