Koperasi Merah Putih Purwakarta Disiapkan Jadi Pemasok Program Makan Bergizi Gratis
PURWAKARTA, RAKA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Purwakarta menunjukkan capaian yang belum merata. Dari total 192 koperasi yang telah terbentuk dan berbadan hukum, baru 31 gerai yang rampung 100 persen.
Pembentukan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Sementara pembangunan gerai mengacu pada Inpres Nomor 17 Tahun 2025.
Kepala Bidang Koperasi DKUPP Kabupaten Purwakarta, Lusiana Madiyasari, menyebutkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Purwakarta telah memiliki koperasi.
“Total ada 183 desa dan 9 kelurahan, jadi 192 koperasi, dan semuanya sudah berbadan hukum,” ujarnya saat ditemui, Selasa (28/4).
Namun, dari sisi infrastruktur gerai, progresnya masih terbatas. Saat ini baru 76 gerai yang dalam tahap pembangunan, dan dari jumlah tersebut, 31 telah selesai sepenuhnya.
“Dari 192 koperasi, baru 76 yang sedang dibangun gerainya. Dan yang sudah selesai baru 31,” kata Lusiana.
Ia menjelaskan, kondisi di lapangan sangat beragam. Ada koperasi yang sudah memiliki gerai sekaligus menjalankan usaha, namun ada juga yang belum memiliki keduanya.
“Dari 192 itu macam-macam kondisinya. Ada yang sudah punya gerai tapi usahanya belum jalan, ada juga yang sudah berjalan tapi belum punya gerai,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan koperasi adalah kreativitas dan kesiapan pengurus. Beberapa koperasi bahkan sudah mulai menjalin kerja sama dan mengembangkan usaha secara mandiri.
“Ada yang sudah bekerja sama dengan Bulog, ada juga yang sudah produksi air minum kemasan. Tapi ada juga pengurus yang masih menunggu,” ungkapnya.
Pemerintah daerah, lanjut Lusiana, telah melakukan berbagai upaya fasilitasi, mulai dari pelatihan pengurus hingga mempertemukan koperasi dengan sejumlah mitra seperti Bulog, Pertamina, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Kita sudah fasilitasi pelatihan, kita juga pertemukan dengan Bulog, Pertamina, bahkan Himbara. Tapi memang skema pembiayaan dari pusat sempat berubah, jadi sekarang lebih ke pemberian fasilitas langsung,” katanya.
Kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan gerai adalah keterbatasan lahan. Setiap gerai membutuhkan lahan sekitar 1.000 meter persegi dengan bangunan seluas 600 meter persegi, sementara tidak semua desa memiliki lahan tersebut.
“Tidak semua desa punya lahan, bahkan ada yang tidak punya sama sekali, apalagi di kelurahan,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, pembangunan gerai dilakukan di berbagai jenis lahan, termasuk milik pemerintah daerah dan Perum Jasa Tirta (PJT). Selain itu, Pemkab Purwakarta juga telah mengajukan permohonan penggunaan lahan ke Perhutani.
“Ada yang dibangun di tanah PJT, ada juga di tanah pemda. Kita juga sudah usulkan ke Perhutani, tapi sampai sekarang belum ada jawaban,” kata Lusiana.
Di sisi lain, KDKMP juga diharapkan dapat berperan sebagai pemasok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.
“Harapannya memang bisa masuk ke MBG, tapi di lapangan masih banyak kendala. Ada yang belum punya modal, ada juga yang kesulitan menembus ke dapur MBG,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah terus melakukan pembinaan terhadap koperasi, termasuk dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
“Kita sudah lakukan pelatihan RAT, karena sebagian besar sudah masuk masa pelaksanaan. Itu penting untuk pertanggungjawaban simpanan anggota,” tuturnya.
Dengan berbagai kondisi tersebut, percepatan pembangunan dan optimalisasi gerai KDKMP masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Purwakarta agar seluruh koperasi dapat berfungsi maksimal sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. (yat)
