Sesuai Rekomendasi ANRI, Pemkab Purwakarta Lakukan Pemusnahan Ribuan Arsip OPD
PURWAKARTA, RAKA – Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta memusnahkan ribuan arsip dari lima organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemusnahan itu sebagai bagian dari penataan administrasi dan tata kelola kearsipan pemerintah daerah, Jum’at (22/5).
Pemusnahan dokumen-dokumen yang telah habis masa retensinya atau sudah tidak memiliki nilai guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.
Baca Juga: Gara-gara PP Penataan Daerah Tak Terbit, Tokoh Pemekaran Cikampek Siap Tempuh Jalur Hukum
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta, Aan, mengatakan pemusnahan arsip merupakan langkah rutin pemerintah guna menjaga tertib administrasi.
“Arsip musnah, datanya terjaga. Jadi yang dimusnahkan itu arsip yang memang sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan,” ujar Aan, Jum’at (22/5).
Ia menjelaskan, ribuan arsip tersebut berasal dari lima OPD, yakni BPBD, DKUPP, Satpol PP, BKAD dan DPPKB.
Sebelum pemusnahan, seluruh arsip terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan penilaian untuk memastikan dokumen tersebut sudah tidak memiliki nilai administrasi maupun hukum.
Aan menegaskan, proses pemusnahan arsip juga tidak sembarangan. Untuk arsip yang usianya sudah lebih dari 10 tahun, pemerintah daerah wajib mendapatkan rekomendasi resmi dari Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI.
“Semua sudah sesuai hukum dan mendapatkan rekomendasi dari ANRI,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji, menyebut langkah pemerintah Purwakarta merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan jadwal retensi arsip (JRA).
Tonton Juga: Rumah Wawan Tak Layak Huni
Menurut Kusmana, pemusnahan arsip menjadi bagian penting dalam pengelolaan dokumen pemerintahan agar arsip yang ada benar-benar memiliki nilai dan manfaat.
Ia menambahkan, proses pemusnahan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi tim dari pemerintah daerah.
Langkah tersebut penting untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang lebih tertib, efisien, dan mendukung tata kelola pemerintahan modern di Kabupaten Purwakarta. (yat)
