Kursi Ketua DPC PKB Digoyang

PURWAKARTA, RAKA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menggelar Muktamar Kelima pada Agustus 2019 lalu di Bali yang melahirkan 9 sikap politik yang dinamakan Deklarasi Bali. Pada poin keenam dalam sikap politik itu mengisyaratkan PKB harus mengembangkan demokrasi inklusif.

“PKB akan mentransformasikan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang inklusif. Dengan kata lain, demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapat akses yang sama dalam berbagai aspek. Termasuk menjadi Ketua DPC PKB,” kata Sekretaris DPC PKB Purwakarta Usep Solihin, Rabu (18/12).

Tentang kepemimpinan Neng Supartini yang telah menjabat sebagai Ketua DPC PKB Purwakarta selama dua periode dan digadang-gadang bakal maju kembali pada Muscab PKB Purwakarta pada Mei 2020 mendatang. Usep mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat potensi kader-kader yang lain tidak muncul. “Kondisi tersebut tentu membuat ruang bagi proses demokratisasi partai berjalan tidak sehat dan tidak bagus,” ujar Usep.

Menurutnya, jika PKB mengklaim sebagai partai modern, maka kaderisasi, regenerasi dan demokratisasi di tubuh partai harus dibuka. “Setiap PAC mempunyai hak untuk mengusulkan nama-nama untuk dicalonkan sebagai pemimpin dengan segala kualitas dan kompetisi yang dimiliki,” tuturnya.

Kedepan, ia berharap pimpinan DPC PKB Purwakarta adalah kader yang paham modal dasar di era politik yang keras dan tajam. “Muscab PKB Purwakarta akan digelar sekitar Mei 2020. Muktamar Bali menghasilkan AD/ART dan peraturan partai baru. Mekanisme pemilihan diubah menjadi bottomup dimulai dari pembenahan ranting oleh DPC yang nantinya akan memilih pengurus PAC. Kemudian PAC akan memilih pengurus DPC,” kata Usep.

Sementara menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PKB Kabupaten Purwakarta Neng Supartini mengatakan, dalam peta demokrasi hal tersebut sah-sah saja. “Soal Calon Ketua DPC silahkan terbuka untuk umum,” singkat Neng melalui sambungan selulernya. (gan)